Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Biosolar Tak lagi Disubsidi
Senin, 23 Juli 2007 | 16:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bahan bakar nabati tidak akan lagi dicampurkan ke bahan bakar minyak bersubsidi melainkan ke BBM non subsidi. Alasannya, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, biaya produksi BBN masih mahal. Sehingga jika dicampurkan ke BBM bersubsidi, biaya yang harus tanggung PT Pertamina (Persero) tinggi.

"Pemerintah bisa terancam menanggung lebih banyak subsidi," papar Purnomo pada acara pelepasan Biofuel Expedition Road Show Kendaraan BBN dengan rute Manado-Jakarta, Senin (23/7) di Jakarta.

Menurut dia, pencampuran bahan baku nabati--yang akrab disebut biofuel-- ke BBM non subsidi pun akan lebih efisien.

Hasil pencampuran BBN ke BBM bersubsidi, yakni premium dan solar, dipasarkan Pertamina dengan nama Biopremium dan Biosolar. Produk ini dijual seharga BBM bersubsidi dengan tujuan masyarakat segera beralih memakai bahan bakar nabati.

Namun, harga bahan baku nabati meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan BBN di dunia. Sehingga, Pertamina mengalami kerugian hingga Rp 16,9 miliar per Maret lalu, akibat biaya produksi BBN yang cukup tinggi. Pertamina pun lantas mengajukan permintaan agar Biosolar dan Biopremium disubsidi pemerintah.

Pencampuran bahan baku nabati dengan BBM non subsidi yang sudah dimulai dengan produk Biopertamax. Saat ini, di wilayah DKI Jakarta, sudah terdapat 12 SPBU yang menjual Biopertamax.

Kepala Divisi BBM Pertamina Djaelani Sutomo menuturkan, dengan mengalihkan pencampuran bahan baku nabati hanya ke BBM non subsidi, nantinya produk campuran BBN-BBM dijual dengan harga pasar.

Nieke Indrietta

Dari Arsip Majalah TEMPO
Harga Minyak, Bukan Sekadar Asumsi APBN | 11 April 2005
Surat Pembaca | 04 April 2005
APBN-P 2005 (Tidak) Realistis? | 04 April 2005
Bisnis Sepekan | 04 April 2005
DPR Tidak Serius | 28 Maret 2005
Besar Pasak daripada Tiang | 28 Maret 2005
Dilema Pemain Baru | 21 Maret 2005
Minyak Panas di Gedung Parlemen | 21 Maret 2005
Menyumbat Kebocoran Minyak | 21 Maret 2005
Hari Purnomo Meminta Pemeriksaan Dihentikan | 21 Maret 2005
>>selengkapnya ::


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Pemerintah Kaji Dua Formula Harga BBM
Tender Pengadaan BBM PLN Ditunda Tahun Depan
Lombok Krisis Premium
Harga BBM Nonsubsidi Mulai Naik
Bahan Bakar Langka di Manado
Jelang Akhir Pekan Panjang, Stok Bahan Bakar Aman
IMF Dorong Pembentukan Badan Data Minyak
Pertamina Tambah Pasokan Pertamax
Tiket Kereta Api Lintas Sumatera Ludes
Arus Mudik Melalui Purwakarta Akan Naik 20 Persen
> selengkapnya...

Referensi

Kota-kota Mulai Lumpuh
Inpres No. 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak.
Keppres No. 86/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Website

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
PT Pertamina

Komentar Anda
-
Kirim
-
Via SMS
Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik TIJAWAB [spasi] brk104199 [spasi] komentar dan kirim ke 9333

Berita Terakhir

Suara NU ke Pasangan Karsa, Perempuan ke Kaji
Pasangan Karsa Langsung Lakukan Konsolidasi
Industri Mulai Geser Hari Kerja
Pemerintah Siapkan Dana Cadangan untuk PLN
Industri Gugat PLN Jika Tarif Dinaikkan

<< July,2007>>
MSnSl RK JS
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data