Izin Tunggal Menghemat Belanja
Selasa, 31 Juli 2007 | 03:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:International Telecommunication Union menilai implementasi fixed and mobile convergence atau penyatuan layanan telepon bergerak dan telepon tetap dalam satu lisensi bisa mengurangi belanja modal hingga 20 persen.

Sebab, tutur Ketua International Telecommunication Union Study Group Jaringan Telekomunikasi Bergerak John Visser, operator telekomunikasi hanya membutuhkan satu jenis lisensi untuk menyelenggarakan berbagai layanan telekomunikasi, baik bergerak, telepon tetap, maupun Internet.

Pengurangan belanja modal, Visser melanjutkan, bisa mempercepat penetrasi telepon dan Internet di berbagai wilayah dalam suatu negara. "Operator tidak perlu berlama-lama mengurus lisensi layanan yang akan dijual," kata Visser di Jakarta, Senin (30/7).

Negara yang sudah mengimplementasikan ketentuan ini di antaranya India, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Korea, dan Belanda. Alasannya untuk mendapatkan tarif murah dengan kualitas yang baik. Penghematan belanja modal di negara itu sebesar 10-20 persen.

Seperti diberitakan, sejumlah operator telekomunikasi seluler pun menyatakan berminat memperoleh lisensi penyelenggaraan telepon tetap nirkabel. Operator seluler itu di antaranya PT Indoprima Mikroselindo (Primasel), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Excelcomindo Pratama Tbk. (XL), dan PT Hutchison CP Telecom. Tujuannya untuk menyediakan layanan telekomunikasi murah sebagai alternatif pilihan layanan telekomunikasi bagi masyarakat. Namun, yang secara resmi mengajukan permohonan adalah XL, yang saat ini sedang membenahi sistem penomoran.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Heru Sutadi, menyatakan langkah awal penerapan lisensi tunggal dengan menerapkan skema baru penghitungan biaya hak penggunaan frekuensi pada 2008. Yaitu penghitungan akan dilakukan berdasarkan bandwidth atau besarnya kapasitas penggunaan kanal, sehingga operator telekomunikasi tidak perlu membayar biaya hak penggunaan frekuensi untuk setiap base transceiver station (BTS) yang dibangun.
Penggunaan sistem baru dinilai lebih efektif karena operator hanya perlu membayar biaya hak penggunaan frekuensi berdasarkan kapasitas yang dipakai.

"Setelah itu, operator bisa membangun BTS tanpa perlu membayar biaya hak penggunaan frekuensi lagi," ujarnya.

l Eko Nopiansyah