Pemerintah Anggaran Rp 5,46 Triliun untuk Reformasi Birokrasi

Selasa, 07 Agustus 2007 | 05:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 5,46 triliun kepada lembaga negara dan instansi pemerintah yang menerapkan reformasi birokrasi tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dana renumerasi (peningkatan pendapatan pegawai) tersebut tahun depan sudah bisa diberikan kepada sejumlah lembaga negara dan instansi pemerintah yang sudah siap melakukan reformasi birokrasi, yakni Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Sekitar Rp 700 miliar akan kembali ke negara dalam bentuk pajak penghasilan,” katanya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin.

Untuk tahun ini, kata dia, pemberian remunerasi senilai Rp 1,38 triliun akan diberikan kepada pegawai di lingkungan Depatemen Keuangan. Dana tersebut diambil dari pos belanja pegawai APBN-P 2007 senilai yang mencapai Rp 2,3 triiliun. “Departemen Keuangan didulukan karena sebagai pilot project,” ujarnya.

Kemarin, dalam rapat dengar pendapat itu, pemerintah dan Panita Kerja Asumsi Dasar, Panitia Anggaran DPR juga menyepakati target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2007 menjadi Rp 58,3 triliun atau 1,54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar Rp 61,95 triliun atau setara 1,6 persen dari PDB.

Wakil Ketua Panitia Kerja Suharso Monoarfa menjelaskan, ada optimalisasi anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Dari optimalisasi itu, dana sebesar Rp 3,7 triliun akan digunakan untuk pengurangan defisit, sedangkan sisanya sebesar Rp 2 triliun akan digunakan sebagai tambahan belanja kementerian atau lembaga. "Nantinya akan dimasukkan ke dalam panitia kerja belanja dengan catatan untuk keperluan mendesak,” katanya di sela-sela rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta kemarin.

Selain menyepakati tingkat defisit anggaran , panitia kerja dan pemerintah juga menyepakati asumsi makroekonomi 2007. Pertumbuhan ekonomi tetap sebesar 6,3 persen, inflasi turun menjadi enam persen dari asumsi sebelumnya 6,5 persen, nilai tukar rupiah 9.050 per dolar Amerika Serikat, menguat dibanding sebelumjnya 9.100 per dolar AS. Relatif tingginya pertumbuhan ekonomi dan turunnya tingkat inflasi itu menunjukkan adanya optimisme kondisi perekonomian tahun ini.

Optimime juga tecermin dari tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan menjadi delapan persen dari sebelumnya 8,5 persen. Asumsi harga minyak dunia ditetapkan di level US$ 60 per barel. Dengan target produksi minyak per har 950 juta barel per hari.
Menurut Sri Mulyani, sasaran defisit APBN-P 2007 sebesar 1,54 persen cukup sehat. "Ini berkat berbagai perubahan yang ada dari sisi penerimaan dan pengeluaran, " ujarnya. Dia menjelaskan, beberapa penurunan dari sisi penerimaan, terutama pajak lebih disebabkan oleh adanya faktor terkait dengan asumsi awal dari basis yang digunakan pada 2006. Sektor perpajakan 2007 diperkirakan akan menyumbang sekitar Rp 491,68 triliun, dengan perincian penerimaan perpajakan dalam negeri senilai Rp 474,55 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 17,13 triliun.

rafly wibowo | suryani ika sari