Pemerintah Sanksi Produsen Asal Indonesia
Jum'at, 10 Agustus 2007 | 03:52 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menyatakan status tujuh perusahaan yang produk makanan lautnya ditolak oleh Cina tak jelas. “Bagaimana kami tahu itu perusahaan Indonesia atau bukan. Sayang kalau produk bukan dari Indonesia tapi diberi label Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi di kantornya, Jakarta, kemarin.
Namun, ia mengakui pemerintah belum mencek apakah tujuh perusahaan itu memang bukan dari Indonesia. Jika berasal dari Indonesia, Fredy mengaku akan memberi sanksi tegas. “Harus dijelaskan terlebih dahulu, perusahaan itu terdaftar atau tidak, dan mengeluarkan hasil labnya dari mana?” ujar Fredy.
Fredy pun merahasiakan nama tujuh perusahaan itu. Pemerintah Cina, menurut dia, yang menginformasikan secara lisan kepada Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Martani Huseini pada Rabu lalu.
Jumat lalu, Cina melarang impor produk makanan laut Indonesia karena dianggap mengandung racun, bahan kimia berbahaya, dan unsur patogen lainnya. Aksi itu dicurigai sebagai balasan karena sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melarang peredaran kosmetik asal Cina karena mengandung sejumlah zat berbahaya. Kosmetik produk Thailand, Korea, dan Taiwan juga dilarang beredar dengan alasan serupa. (Koran Tempo, 7 Agustus)
Menurut Fredy, departemennya menunggu hasil investigasi resmi pelarangan sementara produk makanan laut Indonesia dari Kedutaan Besar Indonesia di Cina. Departemen itu juga mengupayakan negosiasi untuk membuktikan tuduhan Cina.
Indonesia tak ingin kehilangan pangsa pasar di Cina yang mencapai US$ 150 Juta. Apalagi, “Saat ini hubungan kita dengan Cina sedang mesra-mesranya,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan, Pemerintah Cina akan mengirimkan tim teknis pengawasan obat dan makanan ke Indonesia. "Saya dengar dari Menteri Perdagangan, tim datang dalam satu-dua hari ini," katanya seusai mengikuti pemilihan kepala daerah di Komplek Menteri, Jalan Widya Chandra Rabu lalu.
Pengiriman tim ini, menurut dia, tindak lanjut dari pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Cina pekan lalu. Ia berharap tim Cina bertemu dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia untuk membicarakan masalah ini. "Kami sepakat menyelesaikan masalah ini baik-baik," ucapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah menghadapi dilema, yakni di satu sisi ingin melindungi konsumen dari produk yang mengandung kimia. Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan hubungan kedua negara.
Cheta Nilawaty | Rieka Rahadiana
