Kebijakan Pemerintah Bahayakan Keamanan Nasional
Kamis, 16 Agustus 2007 | 20:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kebijakan pemerintah memangkas anggaran Departemen pertahanan dan keamanan dinilai membahayakan keamanan nasional.

Anggota komisi Pertahanan DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo mengatakan pergeseran prioritas anggaran Departemen Pertahanan dari prioritas tiga menjadi tujuh terlalu drastis. "Itu sangat berbahaya. Kalau ada krisis yang membahayakan dan mendadak seperti Ambalat, kita tidak bisa apa-apa," kata Djoko di Gedung DPR, Jakarta.

Pemerintah, kata dia, menggeser alokasi anggaran pertahanan untuk membangun infrastruktur. Salah satunya adalah infrastruktur akibat bencana lumpur Lapindo.

Menurut dia, jika penurunan prioritas tidak terlalu drastis, misalnya dari peringkat 3 ke peringkat 4, DPR akan memahami. "Pemerintah terkesan mengesampingkan persoalan keamanan," ujarnya.

Komisi Pertahanan kata dia, akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono untuk menjelaskan pemotongan anggaran. "Kami harapkan informasinya komprehensif," kata Djoko.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengusulkan memotong anggaran Departemen Pertahanan 8,9 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun dari pagu Rp 32 triliun. Sebagian dana ini akan dipakai sebagai dana penanganan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Nieke Indrietta