Titik Rawan Dana Daerah yang Berpotensi Nganggur Akan Dipetakan

Jum'at, 24 Agustus 2007 | 16:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi dan mengawal secara ketat belanja daerah pada 2008 untuk menghindari adanya dana-dana nganggur dan disimpan di instrumen sertifikat Bank indonesia (SBI).

BPKP akan memetakan lima titik kritis agar belanja daerah menjadi produktif dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Kami akan bekerja sama dengan Badan pengawas Daerah memetakan lima titik krisis dalam efektivitas dan efisiensi belanja daerah," ujar Ketua BPKP Didi widayadi seusai melakukan Pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (24/8).

Menurut Didi, titik kritis yang akan dipetakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran di daeran terutama pada sisi perencanaan, pemanfaatan dan penggunaannya. Hal ini dilakukan agar dana yang digulirkan Pemerintah Pusat ke Daerah bisa produktif dan tidak disimpan karena nganggur. "Ini sedang kami kerjakan, kontrol akan diperketat lagi agar dana-dana itu produktif," kata Didi.

Pengalokasian dana-dana yang akan digunakan oleh daerah juga akan diseleksi sehingga dalam proses penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada awal 2008 benar-benar sesuai dengan proporsi dan arah pembangunan ekonomi pemerintah."Oleh karena itu, kami juga nanti akan melihat porsi penyesuaian dana pusat ke daerah yang benar-benar bisa memacu sisi produktivitas di sana," ujar Didi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kecewa karena banyak dana daerah masih nganggur. Hingga awal triwulan kedua 2007, total simpanan seluruh pemerintah daerah di bank sudah mencapai Rp 96 triliun. Adapun simpanan seluruh Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk SBI mencapai Rp 50 tiliun hingga pertengahan Agustus ini.

Anton Aprianto