Pemerintah Evaluasi Program Konversi Minyak Tanah
Selasa, 28 Agustus 2007 | 20:20 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan melakukan penyempurnaan menyempurnakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perlu dilakukan evaluasi mengenai penilaian keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan konversi ini.
"Kami nanti evaluasi keberhasilan atau kegagalannya, yang jelas kami tak ingin karena konversi ini terjadi kelangkaan bahan bakar," ujarnya setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pengesahan APBN Perubahan 2007, Selasa (28/8).
Sedangkan Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Ramson Siagian mengatakan, dari target konversi satu juta kiloliter minyak tanah dengan 597 juta kilogram gas elpiji pemerintah kemungkinan hanya terealisasi sepertiganya. "Ini menunjukkan kelemahan pemerintah melaksanakan program konversi," ujarnya, Selasa (28/8).
Dia menjelaskan, dari rencana konversi minyak tanah ke elpji satu juta kiloliter menjadi hanya mampu direalisasikan 320 ribu kiloliter minyak tanah atau setara 181 juta kilogram. Pemerintah, kata Ramson, sejak awal memang terlihat tidak siap melaksanakan program konversi itu. Selain dipaksakan, pembahasan anggaran juga dilakukan sangat mendadak.
Akibat kegagalan program tersebut, dewan, kata Ramson, kembali menggelontorkan subsidi minyak tanah kepada masyarakt sebanyak 627 ribu kiloliter. Dia menambahkan dari Rp 1,8 triliun anggaran pengadaan tabung gas baru terealisasi Rp 600 miliar.
Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan volume konsumsi bahan bakar minyak dan elpiji setara bahan bakar pada 2007 disepakati sebesar 36,35 juta kiloliter; dengan rincian premium sebesar 16,58 juta kilo liter, kerosene sebesar 9,59 kilo liter, Solar sebesar 9,86 kilo liter dan elpiji sebesar 181,3 kilogram.
Menurut Emir, karena tak sesuainya program konversi minyak tanah ke LPG seperti dicanangkan pemerintah membuat target konversi satu juta kiloliter hanya akan terealisasi 0,32 juta kilo liter. Pemerintah akan kembali menambah 0,68 kilo liter kucuran minyak goreng bersubsidi.
Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, kegagalan program konversi minyak tanah ke gas elpiji karena tindakan gegabah dari pemerintah dan Pertamina. Seharusnya, kata dia, pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum menarik minyak tanah. "Tapi yang dilakukan malah mengurangi pasokan minyak tanah sebanyak 70 persen," katanya kepada Tempo.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina, kata Kurtubi, seharusnya bertanggungjawab atas kegagalan program tersebut.
AGUS SUPRIYANTO | ALI NUR YASIN
