Panitia Anggaran Minta BPK Audit Hibah dan Investasi PLN
Rabu, 29 Agustus 2007 | 13:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus tentang besaran yang diterima PT PLN (Persero) melalui hibah dan pengeluaran investasi.

Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis mengatakan, selama ini laporan tentang penggunaan dana dari hibah dan investasi PLN belum jelas. "Investasi pemerintah, investasi PLN, dana hibah mesti dipilah-pilah. Paling tidak semua mesti well inform," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu (29/8).

Panitia anggaran juga meminta agar pemerintah merestrukturisasi sektor ketenagalistrikan. "Harus ada efisiensi pengeluaran dan kerugian susut masih tinggi dibanding negara-negara lain," ujarnya. Susut PLN masih di atas 10 persen. Emir meminta susut lebih ditekan.

Dia melanjutkan, panitia anggaran juga meminta agar mulai September hingga Desember tahun ini, PLN bisa membeli solar dari Pertamina dengan harga Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus lima persen. Panitia anggaran juga memberi hak kepada PLN mengimpor sendiri bahan bakar minyak secara bertahap supaya memperoleh harga lebih murah.

Kemarin, Panggar menyetujui subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2007 naik sebesar Rp 6,605 trilin dari APBN 2007 sebesar Rp 25,8 triliun, sehingga totalnya Rp 32,4 triliun. Dengan perincian, subsidi berjalan 2007 sebesar Rp 29,4 triliun, kekurangan subsidi tahun 2006 sebesar Rp 4,2 triliun dan carry over ke tahun 2008 sebesar Rp 1,231 triliun.

Nieke Indrietta