BPK Diminta Audit Dana Hibah dan Investasi PLN
Kamis, 30 Agustus 2007 | 02:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus tentang hibah dan pengeluaran investasi PT PLN (Persero). Seharusnya dana hibah dan investasi tak bisa disatukan.

Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis mengatakan, selama ini laporan tentang penggunaan dana dari hibah dan investasi PLN tidak jelas. "Investasi pemerintah, investasi PLN, dana hibah mesti dipilah-pilah. Paling tidak, semua mesti well inform<.I>," ujarnya kepada Tempo, Rabu (29/8).

Menurut Emir, selama kerugian PLN akibat susut (losses) energi listrik masih tinggi dibandingkan negara lain. Saat ini losses masih di atas 10 persen. "Harus ada efisiensi yang dilakukan PLN," katanya.

Sebelumnya Panitia Anggaran menyetujui kenaikan subsidi listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2007 menjadi Rp 32,4 triliun dari Rp 25,8 triliun. Dengan perincian, subsidi berjalan 2007 sebesar Rp 29,441 triliun, kekurangan subsidi tahun lalu Rp 4,246 triliun dan dibayarkan pada anggaran tahun depan Rp 1,231 triliun.

Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Widodo Hariyo Mumpuni mengatakan, banyak aset-aset PLN tidak jelas. Aset-aset tak jelas itu karena memang tidak diakui sebagai milik PLN.

Menurut dia, seringkali terjadi kasus adanya proyek-proyek yang dilakukan pemerintah dan pembangunannya didanai oleh investasi pemerintah maupun hibah. Proyek-proyek itu selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada PLN.

Namun, kata Widodo, PLN tidak mencatat aset-aset yang diserahkan pemerintah itu sebagai asetnya. "Akibatnya tidak jelas siapa yang bertanggungjawab, padahal seharusnya itu jadi aset PLN," katanya kepada Tempo, kemarin.

Widodo menjelaskan, penyebab tak jelas aset-aset PLN karena karena tidak ada proses serah terima resmi dari pemerintah kepada PLN. Aset-aset itu, misalnya mesin-mesin, banyak yang tidak dipakai PLN.

Dia mengaku belum tahu berapa nilai aset PLN yang tak jelas itu. "Kayaknya banyak," ujarnya. Saat ini, kata Widodo, auditor BPK sedang melakukan inventarisasi atas aset-aset di PLN yang tak jelas itu untuk dilakukan periksaan lebih lanjut. "Jadi tanpa diminta pun kami sebenarnya akan melakukan (audit) itu," kata Widodo.

Direktur Utama PLN Eddie Widiono menyatakan kesidiaannya untuk diaudit oleh BPK. "Kami akan kerjakan," katanya.

BPK, kata dia, saat ini sedang melakukan audit biaya pokok produksi dan pembangkitan. "BPK mengatakan akan mengaudit biaya pokok produksi dan pembangkitan," katanya.

NIEKE INDRIETTA | KURNIASIH | AGUS SUPRIYANTO