Departemen Teknis Kelola Dana Pelayanan Publik

Rabu, 05 September 2007 | 19:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengembalikan pengelolaan anggaran subsidi pelayanan publik (public service obligation) kepada Departemen teknisnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama ini pengelolaan anggaran itu ditangani oleh Departemen Keuangan.

Dia mencontohkan, subsidi pelayanan publik untuk perkeretaapian misalnya akan dikembalikan kepada Departemen Pehubungan. Sedangkan subsidi minyak akan diberikan kepada Departemen Energi. Di negara maju, pengelolaan subsidi seperti ini dilakukan sendiri oleh departemen atau lembaga teknis terkait.

Sri Mulyani berharap departemen yang mengelola dana subsidi itu akan bertanggungjawab penuh memperbaiki kinerja pelayanan. "Dengan begitu kita bisa tahu apakah cara subsidi itu bagus serta efisien, dan apakah pelayanan benar-benar diberikan kepada masyarakat," katanya saat memberi sambutan rapat kerja Departemen Perhubungan di Jakarta, kemarin.

Selama ini, pengelolaan dana subsidi itu diragukan. Sri Mulyani mengaku selalu khawatir penggunaan dana subsidi yang mencapai ratusan triliun benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat. Pasalnya Departemen Keuangan tak punya tangan langsung untuk mengawasi penggunaannya. "Selama ini perusahaan BUMN pengguna PSO seakan diperintah seenaknya sendiri, menghitung seenaknya, dan nanti tagihan ke Departemen Keuangan nombok," kata dia.

Padahal pemerintah sudah mengadopsi anggaran terpadu dan anggaran berbasis kinerja di dalam belanja negara. Seharusnya setiap satu rupiah yang dibelanjakan pemerintah merujuk kepada tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Implikasi penyerahan pengelolaan dana subsidi ke departemen lembaga, akan mengubah komposisi anggaran. Contohnya anggaran di Departemen Perhubungan yang naik hingga tiga kali lipat. "Perlu pertimbangan atau kajian mendalam dari segi struktur anggaran dan konstitusi. Walaupun secara prinsip benar tapi tidak dapat dilaksanakan secara mudah," katanya.

AGUS SUPRIYANTO