Serikat Pekerja Tuntut Pergantian Direksi Perusahaan BUMN
Senin, 10 September 2007 | 13:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 200 masa dari Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Kementrian Negara BUMN.

Mereka menuntut pergantian direksi BUMN yang tidak mempunyai kapabilitas dan terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Banyak BUMN yang kolaps gara-gara salah urus dan direksinya terbukti KKN," kata Rias Wisnu Wardhana, Sekertaris Jenderal Forum Serikat Pegawai Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan-perusahaan BUMN, kata Rias, saat ini banyak yang sedang menuju proses kebangkrutan karena salah manajemen. Ia mengibaratkan, kondisi BUMN seperti Kapal Titanic. "Sebentar lagi akan tenggelam karena menabrak gunung es," katanya.

Rias mencontohkan PT Iglas, PN Garam, PN Soda, Bank Pembangunan Daerah, Djakarta Llyod dan beberapa BUMN lainya yang dalam kondisi memprihatinkan. "PT Iglas bahkan ditinggalkan direksinya dengan uang kas hanya 50 juta," katanya mencontohkan.

Forum ini juga menyoroti kinerja Kementrian Negara BUMN yang dinilai kurang berwibawa. "Menteri justru asyik roadshow untuk menjual perusahaan BUMN, bukan untuk membenahi," katanya.

Proses pemilihan direksi BUMN yang dinilai sarat nuansa KKN juga tak luput dari sorotan mereka. "Prosesnya bukan fit and proper test, tapi fee and property cash," katanya. Forum ini menuntur agar kementrian BUMN menempatkan direksi yang profesional.

Selain itu, forum juga menuntut agar kementrian itu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Mereka menilai kesenjangan penghasilan direksi dan pekerjanya sangat jauh. "Direksi Perusahaan BUMN gajinya ratusan juta, sementara pekerja buat beli lipstick saja kurang," kata Rias.

Karyawan yang berunjuk rasa adalah gabungan dari serikat pekerja perusahaan BUMN, seperti Jamsostek, Perumnas, Pelindo, Djakarta Llyod, Peruri, PT DI dan lainnya. Mereka bergerak melanjutkan aksi ke Bundaran Hotel Indonesia.

Rias, mengancam akan menggelar aksi dengan melibatkan masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. "Kalau perlu kita akan melakukan mogok nasional," katanya.

Gunanto E S