Pemerintah Lirik Peluang Kredit Ke Swasta

Rabu, 12 September 2007 | 03:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah melirik peluang pembiayaan ke sektor swasta maupun badan usaha milik negara. Rencana itu tercantum dalam draf revisi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2007 tentang investasi pemerintah mengatur kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola dana investasi.

Direktur Pengelolaan Dana Investasi Departemen Keuangan Soritaon Siregar mengatakan, selama ini pemerintah hanya bisa berinvestasi dengan membeli surat berharga. Selain itu investasi langsung dalam bentuk proyek kerjasama swasta dan pemerintah (public private partenership) di bidang infrastruktur. "Kami ingin pilihan investasi pemerintah lebih banyak," katanya.

Namun dia menegaskan, pemerintah tidak akan berbenturan dengan lembaga keuangan yang ada. Sebab kredit akan dikucurkan untuk proyek yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Dalam peraturan yang direvisi tersebut, dana itu bisa dialokasikan melalui penyertaan modal atau pinjaman di bidang yang disetujui Menteri Keuangan. Tujuannya agar mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Herry Purnomo mengatakan revisi itu untuk mengakomodasi kebutuhan investasi di masa mendatang. Pemerintah juga mengharapkan payung hukum atas kredit yang diberikan.

Ekonom Institute for Development Economic and Finance Iman Sugema mengatakan, rencana ini adalah langkah mundur bagi perekonomian. Sebab pemerintah seperti ingin menjadi lembaga super yang menjalankan tiga fungsi sekaligus. Yaitu menjadi lembaga investasi seperti PT Danareksa dengan membeli surat berharga, sebagai perusahaan dan sebagai bank umum yang berhak memberi kredit. "Ini sama artinya kita seperti kembali ke era Soeharto atau sebelum Soeharto," kata dia.

Dia menegaskan harus ada tembok pemisah yang tegas antara dana investasi untuk pemerintah dan swasta. Dia khawatir swasta akan menyelewengkan pinjaman dari pemerintah.

A. Tony Prasetiantono, ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk mengatakan penyaluran kredit oleh pemerintah akan menimbulkan sentimen negatif. Sebab pemerintah seolah tidak percaya pada kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana. "Selain itu nanti ada kekhawatiran timbul korupsi, kolusi dan nepotisme dari masyarakat," ucapnya.

Dia khawatir dana itu akan berhamburan akibat ketidakcakapan aparat dalam menyalurkan kredit. Apalagi daya serap anggaran juga masih rendah. "Seharusnya pemerintah mencari solusi meningkatkan daya serap anggaran," katanya menegaskan.

AGUS SUPRIYANTO I AGOENG WIJAYA