Izin Masuk Industri Telekomunikasi Masih Terbuka
Jum'at, 21 September 2007 | 21:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah menyatakan belum akan menutup izin bagi pelaku usaha baru yang ingin masuk kedalam industri telekomunikasi di Indonesia.

Juru Bicara Direktorat Pos dan Telekomunikasi Gatot S. Dewa Broto menyatakan hal tersebut melalui telepon Jumat (21/9) ini.

Gatot mengakui memang pemerintah meinginkan agar suatu saat ada konsolidasi antar-operator telekomunikasi di Indonesia, sehingga jumlah operator dapat berkurang. Sebab, bila ada konsolidasi antar-operator, diharapkan kualitas layanan juga dapat meningkat.

Namun, Gatot memastikan tidak akan ada regulasi yang diterapkan agar antar-operator melakukan konsolidasi satu dengan lainnya. "Kami tidak mau dianggap terlalu mencampuri," kata Gatot menegaskan.

Gatot juga menyatakan sebaiknya pelaku usaha baru yang ingin masuk memiliki track record di bidang telekomunikasi dan melakukan afiliasi dengan perusahaan yang sudah mapan. Karena bila tidak maka dapat mempersulit perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ada serta dapat mempersulit untuk survive di bisnis telekomunikasi.

"Jangan sampai pemain baru masuk untuk trial and error di sektor telekomunikasi," kata Gatot. Bila persyaratan yang ada dianggap terlalu ketat, Gatot menjelaskan, hal itu dimaksudkan untuk menjamin adanya iklim kompetisi yang kondusif di industri telekomunikasi.

Tujuan lainnya ialah menjamin agar kontuinitas kualitas pelayanan tetap terjaga. Karena dengan persyaratan ketat akan menjamin pelaku usaha yang terjun memiliki kemampuan memberikan pelayanan dengan kualitas baik.

Gatot menyebutkan, dengan makin banyaknya pelaku usaha, iklim kompetisi dapat semakin sehat dan tarif dapat menjadi lebih murah. Tetapi tetap ada sisi negatif bila pelaku usaha terlalu banyak, karena kompetisi justru semakin ketat dan cenderung menghancurkan satu dengan lainnya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kamilov Sagala juga menyatakan jumlah operator telekomunikasi mestinya tidak terlalu banyak. "Idealnya 5 sampai 7 operator," kata Kamilov melalui telepon Jumat ini. Jumlah itu dianggapnya sudah merepresentasikan adanya kompetisi yang sehat, dan pada akhirnya dapat menurunkan harga serta memberikan service lebih baik.

Menurut Kamilov, sebaiknya pelaku usaha baru terjun sebagai perusahaan yang mendukung kebutuhan infrastruktur bagi operator-operator mapan. Atau terjun ke bidang lain seperti pengelolaan pita frekuensi tender telepon pedesaan (USO) 2,3 GHz. "Masih ada peluang bisnis di situ,” jelasnya.
Dwi Ramadhani