Prosedur Ekspor-Impor Indonesia Tak Efisien
Senin, 01 Oktober 2007 | 18:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengakui Indonesia masih kalah dibandingkan negara tetangga, khususnya dalam hal kemudahan prosedur ekspor impor. Hal ini tercantum dalam Laporan Bank Dunia dan International Finance Company (IFC) bertajuk "Doing Business 2008" untuk Asia Timur yang dirilis pekan lalu.
Tiga indikator prosedur yang dinilai Bank Dunia menghambat perdagangan ini meliputi: banyaknya dokumen, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk tiap kegiatan ekspor impor. Dan dari tiga indikator itu, Indonesia berada di peringkat ketiga, hanya unggul
sekali dari Malaysia yang berada di peringkat 7 di bidang kebutuhan dokumen ekspor. Sedangkan Singapura selalu berada di peringkat atas.
Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, problem utama dalam kegiatan ekspor impor Indonesia adalah di bidang logistik dan belum efisiennya infrastruktur. "Dan kami sudah punya program untuk prioritaskan infrastruktur untuk dua tahun kedepan," ujarnya, Senin (1/10).
Diantaranya, kata dia, adalah pertimbangan pemerintah terhadap usul pengadaan kontainer pelabuhan kering (dryport container). Dengan adanya fasilitas itu, segala kegiatan dokumentasi tidak harus beres di pelabuhan, tapi bisa dimulai di kawasan industri. Cara lain, dengan pemberlakuan National Single Window (NSW) yang targetnya dimulai akhir tahun ini.
Bank Dunia dalam laporannya menyebutkan dokumen yang dikumpulkan meliputi: dokumen pelabuhan, pernyataan kepabeanan, dokumen kliring, dan dokumen resmi yang
dimiliki pihak terkait. Sedangkan waktu yang dicatat adalah hari kalender dari awal hingga akhir tiap prosedur.
Adapun penilaian terhadap komponen biaya adalah seluruh biaya yang terkait dengan penyelesaian prosedur ekspor impor, seperti biaya dokumen, biaya administratif untuk kepabeanan dan pengawasan teknis, biaya bongkar muat (Terminal Handling Charges).
Bank Dunia menilai, negara pemilik sistem kepabenan yang efisien, jaringan transportasi yang baik, dan sedikitnya kebutuhan dokumen akan membuat prosedur ekspor impor makin cepat dan murah sehingga sangat kompetitif secara global. "Akhirnya volume ekspor akan naik dan terkait dengan tren pertumbuhan yang makin cepat dan makin luasnya pembukaan lapangan kerja," seperti dikutip dari laporan.
Sebaliknya, semakin banyak dokumen yang dibutuhkan berkorelasi dengan makin banyaknya korupsi di kepebeanan dan menyebabkan penundaan pengiriman barang
serta banyak penyuapan. Akibatnya banyak pihak yang menghindari membayar kewajibannya, dan penyelundupan barang di perbatasan antar negara pun terjadi.
Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional Bachrul Chaeri menilai, penerapan NSW akan menghilangkan biaya di bawah meja yang selama ini angkanya cukup besar. "Sebab pertemuan dengan petugas bisa diminamilisir karena semua sistem sudah online," katanya.
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Herry Soetanto optimistis arus ekspor impor bakal tumbuh seiring dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. "Terutama karena tarif perdagangan antar negara ASEAN akan dihapuskan pada
saat itu," katanya.
RR ARIYANI
Komentar Anda :