BPK Sebut Tujuh Kelemahan Pemerintah

Rabu, 10 Oktober 2007 | 13:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sistem pengendalian internal pemerintah ternyata masih lemah. Dalam laporan audit semester pertama 2007 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan tujuh kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, kelemahan ini menjadi faktor utama penyebab belum tertib, transparan, dan akuntabelnya pengelolaan keuangan pemerintah.

Kelemahan pertama adalah masih perlunya perbaikan mendasar sistem akuntansi instansi pemerintah agar sesuai dengan sistem yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bendaharawan umum negara. Kedua, perlunya sinkronisasi sistem komputer instansi pemerintah agar terintegrasi dan kompatibel antara satu dengan lainnya.

Ketiga, tersebarnya penyimpanan uang negara di berbagai rekening yang tidak terpadu dan dikonsolidasikan. "Termasuk di dalamnya adalah rekening pribadi pejabat negara," kata Anwar. Agar dapat mengetahui posisi keuangan setiap saat, pemerintah perlu segera menerapkan sistem perbendaharaan tunggal.

Keempat, perlunya menyediakan tenaga-tenaga administrasi pembukuan yang handal pada semua unit instansi pemerintah. Menurut Anwar, tenaga-tenaga BPKP dapat disebar luas pada instansi pemerintahan untuk memperbaiki sistem akuntansi pemerintah yang masih lemah dan mengatasi kelangkaan tenaga administrasi pembukuan. "Sebagai pengawas keuangan internal, BPKP bertugas membangun dan memperbaiki sistem akuntansi pemerintah itu," kata Anwar.

Kelemahan kelima, perlunya inventarisasi aset negara, hutang maupun piutang. Keenam, perlunya memperbaiki sistem akuntansi BP Migas, dan terakhir perlunya transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara, baik penerimaan pajak maupun non pajak, seperti biaya perkara yang dipungut Mahkamah Agung.

AGUS SUPRIYANTO