Pemerintah Verifikasi Data Produsen Baja

Rabu, 31 Oktober 2007 | 04:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah memverifikasi data yang diajukan produsen dalam negeri kepada negara asal impor baja canai panas (Hot Rolled Coil/HRC), Taiwan dan Cina. Verifikasi ini terkait tuduhan praktek dumping kepada lima negara yakni Cina, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan yang dilontarkan oleh industri dalam negeri sejak tahun lalu.

“Intinya kami verifikasi ke Taiwan dan Tiongkok, berangkatnya hari Sabtu. Tidak ke India,” kata Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Halida Miljani Senin lalu di Jakarta. Ia menyatakan verifikasi biasanya dilakukan karena data yang dikirim oleh eksportir ke pemerintah diragukan sehingga pemerintah membutuhkan data tambahan.

Sejak 28 Juni 2006, Komite Anti Dumping Indonesia menyelidiki impor produk baja dari lima negara tadi. Penyelidikan berawal dari keluhan dari produsen lokal. Lantas, perwakilan industri dalam negeri, PT Krakatau Steel, mengajukan permohonan penyelidikan kepada Komite Anti Dumping Indonesia.

Data Departemen Perindustrian menyebutkan konsumsi produk HRC nasional sekitar 2,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi di dalam negeri 1,6 juta ton. Pada saat yang sama, sisa kebutuhan baja sebanyak 1 juta ton diimpor dari berbagai negara. Sekitar 20 persen dari konsumsi baja nasional (setara 450.000 ton) diduga dari lima negara tadi yang dijual secara dumping.

Halida menjelaskan, seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah sesuai jadwal berdasarkan deadline 27 Desember 2007. Tapi, pemerintah harus sudah memutuskan nilai bea masuk antidumping per November meski belum final. Berdasarkan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) batas waktu penanganan kasus dumping adalah 18 bulan sejak petisi dumping dikeluarkan. Selama itu, lembaga yang berwenang harus telah mengambil keputusan akhir.

Menurut dia, jika negara-negara itu kooperatif Komisi akan menggunakan data versi mereka. Kalau sebaliknya, Komisi memakai data dari penggugat.

RR Ariyani