Dua Ribu Pejabat Negara Akan Menerima Remunerasi
Jum'at, 02 November 2007 | 19:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan memberikan remunerasi (penerimaan tambahan) kepada sekitar 2000 pejabat negara. Mereka adalah pejabat nonperadilan termasuk di dalamnya Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Bupati.
"Mereka belum menerima," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Jumat (02/11).
Menurut Menteri Keuangan, ada 7.500 klasifikasi pejabat negara yang menerima renumerasi.
Dari hasil reformasi birokrasi di Mahkamah Agung, kata Sri Mulyani sebelumnya, telah diberikan remunerasi kepada sekitar 5000 pejabat negara.
Terkait remunerasi itu, Menteri Keuangan tadi siang mengundang Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo A S.
"Saya mengundang tiga Menko untuk melaporkan apa yang telah dilakukan tim teknis," kata Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menambahkan,program renumerasi masih dalam tahap pembahasan. Program refromasi birokrasi dan remunerasi, kata dia, akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. "Sekarang sudah berjalan tapi akan dimulai dengan instansi tertentu dulu," katanya.
Gunanto ES
Topik :
- Setengah2 dlm hal remunerasi
pemberian remunerasi memang perlu pemikiran yg matang oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Men. keuangan. tetapi yg terpenting adalah kepastian bukan harapan yg kosong yg hanya menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan bagi seorang pegawai(PNS) yg kecil dlm hal ini yg bergolongan I dan II, pemerintah harus tahu bahwa "KEBUTUHAN" itu sesuatu yg 'PASTI' dicari dan bukan 'HARAPAN' yg akan digapai, pemerintah seolah-olah 'ACUH' ttg kebutuhan pegawai(PNS) di daerah2 yg faktanya tidak seimbang dng pengahsilan yg diterima, banyaknya kenaikan2 di beberapa sektor yg menjadi kebutuhan masyarakat tidak diimbangi dng perhatian pemerintah akan penghasilan yg diterima para pegawai(PNS) hal spt inilah yg membuat 'KORUPSI' menjadi 'MENGAKAR' didalam sebuah birokrasi pemerintahan karena terabaikannya kesejahteraan 'INGAT, PEMIMPIN TANPA ANAK BUAH = 0, ANAK BUAH TANPA PEMIMPIN KEHILANGAN ARAH' sy harap pemerintah lebih bijak, mana yg menjadi keputusan dan mana yg menjadi kepuasan 'dengarkan jeritan hati kami para pegawai(PNS) yg hanya dieksploitasi tenaga dan pikiranya tanpa diperhatikan kesejahteraannya. salam untuk bapak presiden terima kasih
-- Handi , Manado, 25/08/2008 07:39:04 wib
Komentar Anda (1) :