Sumber Dana Program JPS Belum Jelas
Sabtu, 03 November 2007 | 02:55 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pemerintah kembali menggelar program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kemungkinan besar bakal terganjal masalah pendanaan.
Sebab, menurut Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 tidak menyediakan dana untuk program itu. Anggaran tahun depan, menurut dia, sudah menganggarkan dana untuk kegiatan sosial tapi tidak termasuk JPS. Nilainya Rp 67 triliun.
Dana tersebut, Emir menegaskan, tanpa ada kejadian kenaikan harga minyak akan tetap disalurkan antara lain dalam bentuk bantuan tunai bersyarat. "(Untuk JPS) tidak ada pos dana lain," ujarnya kepada Tempo di Jakarta kemarin.
Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan pemerintah telah menyiapkan program JPS jika harga minyak dunia menyentuh level US$ 100 per barel. Program itu disiapkan untuk mengantisipasi dampak beruntun kenaikan harga minyak terhadap ekonomi.
Sejumlah kalangan khawatir program itu tak lain sebagai window dressing atau upaya pemerintah untuk mendapatkan citra baik dari masyarakat. Emir juga tidak menutup kemungkinan mengenai hal itu. "Itu bisa saja, tapi kami nggak mau berburuk sangka," katanya.
Adapun Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan menyatakan program JPS yang disiapkan pemerintah adalah untuk memperkecil dampak buruk tekanan ekonomi terhadap rakyat miskin. "JPS ini untuk memberi mereka (masyarakat miskin) akses terhadap pelayanan sosial," katanya kepada Tempo.
Salah satu cara yang akan ditempuh untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin adalah menyediakan program padat karya. "Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan income," katanya.
Program lain, Syahrial melanjutkan, seperti beras untuk rakyat miskin dan bantuan operasional sekolah. Adapun bantuan langsung tunai tidak akan dilakukan lagi. "Tidak mengajari masyarakat untuk bekerja," katanya.
Mengenai dananya, akan dialokasikan dari dana pemerintah. "Akan di-exercise ulang, apakah uang segitu cukup," katanya. Jika ada kekurangan dana, akan diambilkan dari pos-pos anggaran lain.
Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan program JPS digelar untuk menjaga dampak kenaikan harga barang-barang pokok. "Terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah agar ekonomi tetap stabil," katanya.
Namun, dia belum bersedia menjelaskan kapan program tersebut akan dilaksanakan. "Trigger-nya jika ada kenakan biaya bagi mereka yang berpenghasilan rendah," katanya.
l GUNANTO ES
Topik :
Komentar Anda :