Pengusaha Tolak Tarif Listrik Disinsentif
Rabu, 05 Desember 2007 | 00:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan industri menolak rencana pemerintah dan PLN menerapkan tarif disinsentif kepada industri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, skema yang ditawarkan pemerintah tersebut tidak adil.

Menurut dia, tanpa kebijakan disinsentif pengusaha sudah terbebani biaya ekonomi tinggi. "Memang tidak mungkin meminta pemerintah untuk memberi insentif bagi industri, tapi tidak berarti pemerintah dan PLN bisa seenaknya menentukan kebijakan disinsentif listrik," ujarnya kepada Tempo, Selasa (4/12).

Pemerintah akan memberlakukan tarif disinsentif untuk kalangan industri. Kebijakan tersebut diberlakukan karena industri mengalihkan penggunaan diesel ke sambungan listrik PLN.

Tarif disinsentif dikenakan apabila industri memanfaatkan listrik lebih dari standar yang nantinya akan ditetapkan PLN.

Bila industri memakai listrik tidak melebihi standar akan mendapat insentif. Bisa juga insentif untuk industri yang memanfaatkan listrik di luar beban puncak.

Menurut Sofjan, tanpa diminta pemerintah pun, sebetulnya pengusaha sadar betul untuk melakukan efisiensi bahan bakar. Namun, kata dia, di lapangan sulit mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke sumber energi alternatif, seperti batu bara. "Selain ongkosnya besar karena harus mengganti mesin-mesin, pasokan batubara juga masih dipertanyakan," katanya.

Sofjan menyatakan, jika kebijakan disinsentif ini jadi diterapkan hanya akan menunjukkan ketidakadilan di dunia usaha. "Seharusnya PLN beralih ke batubara agar bisa menyediakan listrik murah, tapi karena tidak bisa, kemudian diambil cara paling mudah dengan membebankan biaya ke industri. Ini kan tidak adil," ungkapnya.

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Purwono mengatakan, penerapan tarif tersebut untuk menekan kurva beban puncak listrik PLN. Selain itu, penerapan tarif disintetif juga bisa menekan subsidi listrik. "Industri menggunakan listrik PLN karena kenaikan bahan bakar minyak industri," ujarnya kepada Tempo.

Dia mengatakan, peningkatan beban puncak listrik menyebabkan peningkatan penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak. Akibatnya biaya bahan bakar PLN membengkak.

RR ARIYANI | NIEKE INDRIETTA