Pemerintah Bentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor
Jum'at, 07 Desember 2007 | 00:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah segera membentuk lembaga pembiayaan ekspor. Rencana itu terungkap dalam bedah Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang akan menjadi payung hukum bagi lembaga baru tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembentukan lembaga ekspor adalah jawaban terhadap tantangan perekonomian nasional yang dituntut lebih ekspansif meningkatkan penetrasi ekspor. Selain itu untuk mendorong berkembangnya sektor riil yang berkaitan dengan ekspor.

PT Bank Ekspor Indonesia (persero) yang ada selama ini dianggap belum cukup kuat melaksanakan tugas itu. Alasannya, Sri Mulyani melanjutkan, saat ini BEI beroperasi dengan izin usaha sebagai bank umum yang tunduk pada regulasi perbankan. BEI dituntut memperhatikan aspek kehati-hatian sebagaimana bank komersial lainnya.

Sebagai bank umum biasa, BEI terhambat oleh aturan batas minimum pemberian kredit. Bank ini juga tidak dapat memberikan kredit kepada importir di luar negeri (buyers credit) dan tidak bisa memberikan asuransi di bidang ekspor. Padahal kegiatan lembaga pembiayaan ekspor mempunyai karakteristik khusus yang tidak dapat dilakukan oleh bank umum.

Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Ade Komaruddin menilai lembaga ekspor akan lebih unggul dari Bank Ekspor Indonesia (BEI). Sebabnya lembaga akan lebih berfokus ke pembiayaan ekspor dan bisa mendapatkan tambahan modal dari luar.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Ekspor Indonesia (BEI) Arifin Indra. Menurut dia, lembaga ekspor ini akan membuka pembiayaan terhadap pembeli. Sebab sebagai bank umum, Bank Eskpor harus tunduk kepada aturan Bank Indonesia dan tidak memiliki kewenangan untuk membiayai pembeli.


AGUS SUPRIYANTO I GUNANTO E.S