Pengalihan Premium Bakal Memboroskan Anggaran
Jum'at, 07 Desember 2007 | 19:57 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pengalihkan bahan bakar minyak jenis premium oktan 88 ke bahan bakar dengan oktan 90 berpotensi memboroskan anggaran negara. Pemborosan anggaran terjadi karena adanya munculnya kecurangan dalam distribusi.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dradjad Hari Wibowo meragukan, program pemerintah tersebut akan menghemat anggaran Rp 6 triliun. Menurut dia, kecurangan akan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), konsumen dan Pertamina. "Sangat sulit bagi negara mengawasi kecurangan tersebut. Semua orang bakal tergoda memanipulasi karena selisih keuntungannya besar skali," ujarnya, Jumat (7/12).

Dradjat mengatakan, yang terjadi justeru sebaliknya. "Anggaran menjadi boros akibat kecurangan yang terjadi. Keruwetan ini dibuat pemerintah sendiri. Bisa jadi keborosannya melebihi Rp 6 triliun," ungkapnya.

Pengalihan premium ke bahan bakar jenis lain, kata Dradjat, akan memukul kalangan pekerja sektor perkotaan. Biaya kerja mereka akan naik tinggi karena ongkos transportasinya naik. Akibatnya, biaya hidup kaum pekerjakota, kata dia, membengkak 7-12 persen. "Kalau ini terjadi, pasti akan timbul kontroversi dan menjadi isu politik luar biasa," ujarnya. Bahkan, kalangan anggota dewan bisa saja melakukan interplasi premium.

Anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ramson Siagian menyebut kebijakan pemerintah tersebut sebagai solusi primitif yang akan mendistorsi pasar. "Sangat disayangkan, doktor-doktor ekonomi di kabinet tak cerdas membuat solusi. Kebijakan mereka justru membuat distorsi pasar makin besar," ujarnya.

Distorsi pasar tersebut, kata dia, akan menciptakan kekacauan sosial di kalangan kelas menengah, terutama perkotaan. Menurut Ramson, kebijakan itu semakin menurunkan efisiensi ekonomi, menimbulkan biaya sosial dan politik. Wilayah yang menjual premium oktan 88 akan menimbulkan antrian dan kemacetan.

Ramson memperkirakan, kebijakan pemerintah itu akan membuat masyarakat marah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok.

Ekonom Econit Hendri Saparini menyatakan, penghematan subsidi yang dilakukan pemerintah melalui program pengalihan premium lebih sedikit dibandingkan kerugian ekonomi. Dia mencontohkan, jika kendaraan diharuskan menggunakan bahan bakar oktan 90, maka pelaku usaha kecil pengguna kendaraan akan terpukul.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengalihan premium bersubsidi ke jenis lain akan dilakukan di seluruh Indonesia. "Bukan hanya di DKI Jakarta, tapi karena pengguna kendaraan terbesar maka Jakarta yang pertama," katanya.

Kalla mengatakan, rencana pengalihan premium untuk mengurangi subsidi. "Presiden minta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina lakukan penghitungan dan cara pengurangan subsidi," ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono kembali menegaskan, pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar minyak. Yang dilakukan pemerintah, kata dia, memperbaiki distribusi agar sesuai sasaran.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H. Soermarno mengatakan, pihaknya akan melakukan program pengalihan premium secara bertahap. Menurut dia, pengalihan akan dimulai di kota-kota besar dan kemudian ke kota lainnya.

AGUS SUPRIYANTO | GUNANTO | SUTARTO | NIEKE