Tax Holiday Akan Dipertimbangkan
Selasa, 11 Desember 2007 | 02:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jimbaran:Pemerintah akan mempertimbangkan usul pembebasan pajak untuk pengusaha (tax holiday). Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajukan proposal yang lengkap.

Masalah ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Koordinator Perekonomian. "Akan kami lihat. Kalau konsekuensinya ada (keringanan) pajak, subsidi atau pricing policy yang harus disesuaikan (untuk menarik investasi), itu sangat mungkin dipertimbangkan," kata Sri Mulyani di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Menteri Keuangan di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, kemarin.

Dia mengaku sudah bertemu dengan Kepala BKPM Muhammad Luthfi untuk membahas masalah itu. Pada dasarnya, kata Sri Mulyani, kebijakan itu harus komprehensif. Dia mencontohkan investor yang ingin masuk ke industri biofuel yang berbahan baku minyak kelapa sawit (CPO). Pemerintah tidak bisa memberikan perlakuan khusus kepada satu industri itu, tapi harus masuk dalam kerangka kebijakan energi secara nasional.

Secara terpisah Kepala BKPM Muhammad Luthfi mengatakan kebijakan tax holiday sangat mendesak dilakukan. "Istilahnya tidak bisa tidak dilaksanakan," kata Luthfi setelah bertemu empat mata dengan Sri Mulyani di Hotel Intercontinental, Jimbaran.

Dia mencontohkan perusahaan biodiesel Wilmar di Dumai mengancam akan pergi dan memindahkan basis usahanya ke Singapura. Alasannya, Wilmar sudah diiming-imingi tax holiday oleh Negeri Singa ini selama 10-15 tahun. "Saya ditunjukkan surat penawaran Singapura itu (oleh Wilmar)," katanya.

Dengan aturan tax holiday, pemerintah bisa memberlakukan domestic market obligation bagi perusahaan yang mengambil pasokan bahan baku tapi tak mau membangun industrinya di sini.

AGUS SUPRIYANTO