Penanganan Iklim Akan Libatkan Swasta
Selasa, 11 Desember 2007 | 03:34 WIB
TEMPO Interaktif, Jimbaran:Pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam isu perubahan iklim global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, potensi pendanaan swasta sangat besar. Ini ditilik dari arus modal dan perdagangan internasional yang berjumlah sangat banyak yaitu hingga triliunan dolar.
Oleh sebab itu, pertemuan para Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga keuangan internasional berperan sangat besar dalam konferensi perubahan iklim ini. "Pertemuan Menteri-menteri Keuangan penting untuk membuat kebijakan yang memungkinkan kombinasi partisipasi public fund, international funding, dan swasta dalam dan luar negeri," kata dia dalam pertemuan tingkat tinggi menteri-menteri keuangan di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali, kemarin.
Banyak pihak mempertanyakan dana untuk perubahan iklim akan berbenturan dengan pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDG's). Padahal semua negara di dunia saat ini dihadapkan pada komitmen mensukseskan MDG's untuk mengurangi angka kemiskinan hingga separuhnya pada 2015. "Sekarang muncul pertanyaan, jangan-jangan uang MDG's habis untuk climate change," kata Sri Mulyani.
Bila dana itu seluruhnya dibebankan kepada anggaran belanja negara dan lembaga donor internasional, bisa dipastikan jumlahnya kurang. Apalagi menurut studi yang dilakukan oleh Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dana yang dibutuhkan hingga 2030 mencapai US$ 200 miliar. Dana itu seluruhnya digunakan untuk mensukseskan pengurangan emisi karbon.
Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dalam forum seperti ini, menurut Sri Mulyani, baru pertama dilakukan. Selama ini pertemuan yang membahas lingkungan hidup hanya melibatkan Menteri Lingkungan.
Dalam Konferensi Perubahan Iklim di Bali ini, ada tiga tema penting yang akan dibahas para Menteri Keuangan. Pertama adalah memetakan ukuran persoalan dari sisi ekonomi dan keuangan. Selain itu membahas tentang konsekuensi kebutuhan dana bagi pembangunan. Bahasan lainnya adalah instrumen yang dibuat oleh masing-masing negara bila isu perubahan iklim dan pembangunan ekonomi sudah mencapai titik temu.
AGUS SUPRIYANTO
Topik :
Komentar Anda :