Holding Bank BUMN Dinilai Pilihan Paling Realistis

Kamis, 17 Januari 2008 | 17:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembentukan holding company untuk bank-bank BUMN dianggap sebagai pilihan realistis.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Dradjad Wibowo mengatakan pilihan holding company atau induk perusahaan adalah yang paling memungkinkan saat ini meskipun bukan merupakan keputusan terbaik.

Menurut dia, pilihan terbaik untuk melaksanakan kebijakan kepemilikan tunggal adalah menggabungkan (merger) seluruh bank-bank BUMN. "Yang terbaik itu adalah merger semua bank BUMN supaya menjadi satu bank besar dan bisa bersaing secara internasional," kata Dradjad di Jakarta, Kamis (17/1).

Sayangnya, menurut Dradjad, pilihan merger menjadi paling tidak realistis untuk dilakukan karena dihadapkan pada konsekuensi sosial dan politik dari proses merger yang besar. "Bisa jadi muncul keributan yang luar biasa besar kalau bank BUMN dimerger. Isu BNI akan ambil BTN saja sudah ribut," kata dia.

Bank holding company, kata dia, bukan pilihan terbaik karena holding bank itu hanya akan memperpanjang rantai birokrasi bank BUMN. Kalau selama ini direksi bank BUMN cukup lapor ke Menteri Negara BUMN, maka nantinya dia harus melewati dua kali tahapan dari lapor ke perusahaan induknya baru perusahaan induknya ke Menteri Negara BUMN.

"Birokrasi panjang itu tentunya akan menambah biaya karena sebagian laba BUMN juga harus disetor untuk membiayai holding-nya," kata dia.

Selain itu, ujar dia, pembentukan holding company juga akan menimbulkan persoalan mengenai kepemilikan negara. Nantinya, negara hanya akan memiliki perusahaan induk sementara bank-bank BUMN hanya menjadi anak perusahaan induk sehingga hubungan bank dengan negara menjadi hubungan tidak langsung.

"Konsekuensinya, kalau bank BUMN itu jadi anak perusahaan maka apakah aktiva bank BUMN itu jadi milik negara atau tidak? Apakah piutang dan utang bank BUMN dianggap utang negara atau tidak?" kata Dradjad.

Kesimpulannya, menurut Dradjad, sebelum pembentukan induk bank dilakukan, pemerintah harus memutuskan terlebih dahulu mengenai kepemilikan negara dalam bank-bank BUMN itu nantinya.

l AGUS SUPRIYANTO