Kebijakan Pemerintah Berfokus Pada Inflasi
Jum'at, 01 Pebruari 2008 | 00:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah lebih memfokuskan kebijakan yang mengerem laju inflasi dibandingkan mengejar target pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berencana mengubah target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008. "Dengan pertumbuhan ekonomi cukup kuat diatas 6 persen, kebijakan pemerintah akan berfokus pada inflasi," kata Sri Mulyani usai sidang kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok yang akan diumumkan hari ini, berperan meredam gejolak harga pangan akibat naiknya harga komoditas ditingkat dunia. Kebijakan tersebut mencakup kebijakan fiskal dengan mengurangi bea masuk dan pajak.

Menurut Sri Mulyani, langkah ini berbeda bila dibandingkan dengan kebijakan di Amerika Serikat. Pemerintah di Negeri Paman Sam ini, lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memotong suku bunga.

Pertumbuhan ekonomi Amerika memang sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan para analis. Pada kuartal terakhir tahun lalu, ekonomi hanya tumbuh 2,2 persen. "Di Amerika, inflasi menjadi prioritas kedua, dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Kami fokus menjaga stabilitas harga dan menjaga momentum growth itu," kata Sri Mulyani.

Sementara di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun lalu masih cukup tinggi. Pada triwulan ke-tiga 2007, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen. Namun angka pertumbuhan ekonomi selama kuartal keempat 2007 belum diumumkan Badan Pusat Statistik. Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 6,3-6,4 persen.

Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mempercepat pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008. Dia khawatir, jika tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada, defisit anggaran akan membengkak sehingga menggangu pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan negara akan digenjot dengan mengoptimalkan keuntungan tak terduga dari sektor pertambangan maupun harga komoditas yang tinggi. Pemerintah juga berencana mengintensifkan penerimaan pajak.

Dari sisi pengeluaran, Pemerintah akan memotong anggaran tiap departemen hingga 15 persen. Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara juga diminta melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak sesuai anggaran. "Sehingga tidak melebihi volume yang dianggarkan," ujar Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah akan menaikkan setoran deviden Badan Usaha Milik Negara dari Rp 23 triliun menjadi Rp 31 triliun tahun depan.

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan 21 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden meminta perusahaan pelat merah ini ikut menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan menyisihkan Rp 1,3 triliun dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk stabilisasi harga bahan pangan pokok.

Dana CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan negara akan digunakan untuk program jangka pendek (crash program) seperti intervensi pasar murah, bazar, dan membantu modal usaha kecil. Termasuk juga program pelatihan untuk memberikan kesempatan kerja.


SUTARTO I NININ DAMAYANTI I DEWI RINA