Diragukan, Formula Tarif Telepon Untungkan Publik
Jum'at, 08 Februari 2008 | 01:24 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Deddy Jamaludin Malik meragukan kebijakan pemerintah menurunkan tarif telepon seluler akan menguntungkan masyarakat.
Ia mencontohkan, tak semua tarif turun bahkan ada yang naik 34 persen. “Yakni sambungan telepon dari seluler ke telepon tetap,” katanya kepada Tempo Selasa lalu di Jakarta. Formula tarif baru diluncurkan pemerintah Senin lalu yang akan berlaku mulai 1 April nanti.
Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada sambungan antartelepon seluler lokal yakni 41 persen. "Ini ada apa, kok malah yang seluler yang diturunkan?." Itu sebabnya, Deddy berjanji menanyakan kepada pemerintah soal cara penghitungan. Dewan perlu mengetahui metode penghitungannya.
Sebelumnya, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Basuki Yusuf Iskandar menuturkan formula tarif sambungan telepon tetap tak berubah. Jalan keluarnya, tarif telepon tetap masih disubsidi dari tarif sambungan langsung jarak jauh (SLJJ). Ia mengatakan mestinya telepon seluler juga ikut mensubsidi telepon tetap.
Ia mencontohkan, ketika terjadi sambungan dari seluler ke telepon tetap infrastruktur yang dipakai adalah infrastruktur lokal. "Secara keadilan tak mungkin semua beban telepon tetap hanya ditanggung oleh telepon tetap.”
Deddy juga meragukan kebijakan pemerintah ini akan dipatuhi oleh operator. Alasannya, pemerintah tak menetapkan sanksi tegas bagi operator yang melanggar atau tak menurunkan tarif. Ia meminta pemerintah lebih tegas kepada pengusaha. Jika operator membandel, Deddy mengusulkan revisi Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999.
Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh membenarkan tak menyiapkan sanksi jika operator tak menurunkan tarif. “Kami tak berpretensi mereka melanggar,” katanya. (Koran Tempo, 5 Februari)
Menanggapi pernyataan Nuh, Djoko Susilo, anggota Komisi Informasi DOR, menyatakan sudah lama mengetahui bahwa pemerintah tak tegas bila berhadapan dengan industri yang kuat dalam finansial dan jaringan. Politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku tak tahu ada deal apa antara pemerintah dan operator, jika nanti operator tak melaksanakan kebijakan pemerintah.
Dian yuliastuti
Komentar Anda :