Penghematan Premium di Bawah Target
Minggu, 10 Februari 2008 | 00:55 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Penghematan anggaran negara dari program pengurangan penggunaan premium, solar, dan minyak tanah bersubsidi dengan sistem kartu kendali atau smart card di kawasan Jabodetabek tak akan mencapai target Rp 10 triliun.
Menurut anggota Komite Bidang Keuangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Anggono Nugroho, jumlah penghematan tergantung dari luas distribusi penerapan kartu pintar. Untuk menghemat Rp 10 triliun, program ini setidaknya diberlakukan di Jawa-Bali pada Mei-Desember 2008.
"Apabila cakupan wilayah dan tenggang waktu kurang dari itu, penghematan yang diperoleh kurang dari Rp 10 triliun," katanya kepada Tempo di Jakarta kemarin.
Soal distribusi dan rentang waktu penerapan kebijakan ini, Anggono menjelaskan, tergantung kebijakan politik pemerintah. "Apabila banyak yang memprotes, apakah pemerintah akan terus konsisten dengan rencananya?"
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta akhir tahun lalu juga menyatakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang dimulai awal 2008 di Jabodetabek akan menghemat sekitar Rp 6 triliun pada semester pertama. Perhitungan BPH Migas dan Paskah berbeda dengan target pemerintah.
Rabu lalu pemerintah memutuskan berhemat dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak dan listrik minimal Rp 20 triliun untuk mendukung kebijakan stabilitas harga kebutuhan pokok. Masing-masing Rp 10 triliun dari pemotongan subsidi bahan bakar dan listrik.
Keputusan ini diambil dalam rapat selama sekitar empat jam yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya. Rapat itu juga memutuskan penghematan menggunakan smart card mulai April nanti di Jabodetabek.
Hanya kendaraan pribadi yang ditempeli smard card plus angkutan umum yang boleh membeli bahan bakar bersubsidi. Tapi kalangan pengusaha memprotes kebijakan pembatasan bahan bakar karena akan merugikan mereka.
Menurut Anggono, pemerintah kemungkinan mengalirkan dana tambahan sekitar Rp 250 miliar untuk mencetak dan distribusi smart card. "Masih terus dibicarakan dengan departemen keuangan," ucapnya. Diperkirakan program kartu pintar baru dimulai Mei 2008.
Kebijakan baru pemerintah dikritik oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemerintah dinilai tak berani mengoreksi janji tak menaikkan harga bahan bakar hingga 2009. "Ini kan politis karena di tahun itu ada pemilu padahal kenaikan harga minyak dunia sudah terjadi,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kemarin.
Bertolak belakang dengan kebijakan ini, ia melanjutkan, Presiden malah meresmikan pabrik otomotif beberapa waktu lalu. Penambahan produksi kendaraan justru menambah konsumsi bahan bakar. Mestinya pemerintah membatasi produksi otomotif.
Tulus mengusulkan, pemerintah mengurangi penggunaan minyak untuk pembangkit listrik dan menggantinya dengan gas. Akibat ekspor gas, penggunaan minyak untuk pembangkit listrik menjadi 35 persen. Dengan cara ini pemerintah bisa menghemat subsidi jauh di atas Rp 10 triliun.
Jobpie Sugiharto | Yuliawati | Rieka Rahadiana
