Wapres Minta Izin Angkutan Umum Dibatasi
Kamis, 21 Pebruari 2008 | 13:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla minta jumlah angkutan umum dibatasi. Caranya, Kalla meminta Dinas Perhubungan membatasi izin angkutan umum dan tidak mengobral izin angkutan umum.

"Kalau load factornya tidak 70 persen atau di atas itu, jangan ditambah," katanya saat melakukan Re-Launching penggunaan bahan bakar gas (BBG) di Halaman Kantor Wakil Presiden, Kamis (21/2).

Fenomena obral izin angkutan umum,kata Kalla, menyebabkan kesemrawutan tata lalu lintas di kota yang membuat kemacetan. Dampaknya, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) terus naik. "Angutan umum dimana-mana berjejer seperti kereta tanpa penuh penumpang," kata Kalla.

Kalla pun dengan tegas, menyindir dinas perhubungan yang mengobral izin angkutan tanpa mempertimbangkan efektivitas dan efisien moda transportasi umum ini. "Bahkan, di bagasi pun, dinas perhubungan simpan izin angkutan itu, supaya siap dibagi-bagi," kata Kalla.

Akibat banyaknya angkutan umum, kata Kalla,menyebabkan persaingan mulai tidak sehat. Kenaikan tarif pun dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan konsumen. "Padahal, bukan penumpangnya yang mulai jarang, tetapi angkutan umumnya yang kebanyakan," kata Kalla.

Sedangkan disisi anggaran, kata Kalla, sangat jelas kondisi ini menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi akibat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. "Ini juga menyebabkan kemacetatan, sebaiknya angkutan umum itu menggunakan kendaraan yang berkapasitas besar," ujar Kalla.

Kalla juga meminta, agar dinas perhubungan juga tidak bekerjasama dengan dealer mobil untuk mengobral izin. Hal ini mencerminkan semua orang bisa mendapatkan izin angkutan. "Kadang, beli mobil sudah sama izin trayeknya," kata Kalla.

Di sisi lain, Kalla juga meminta agar angkutan umum yang ada di Indonesia khususnya DKI Jakarta beralih dari menggunakan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Penghematannya perhari bisa mencapai 1,5 juta perbulan untuk taksi.

Anton Aprianto