Pemerintah Dinilai Gagal Jamin Pasokan Energi

Rabu, 27 Februari 2008 | 08:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dinilai gagal untuk menjamin keamanan pasokan energi sehingga merugikan kepentingan publik.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa, juga menilai pemerintah gagal mengawasi PT PLN (Persero) dalam memperoleh pasokan bahan bakarnya secara kesinambungan. "Ini akumulasi kelemahan perencanaan dan manajemen pembangkit tenaga listrik PLN," kata Fabby dalam surat elektroniknya.

Fabby yang menjabat Direktur Institute for Essential Service Reform--lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi sektor kelistrikan-menambahkan bahwa masalah defisit pasokan listrik hanya puncak gunung es dari carut marut pengelolaan energi nasional.

Dia melanjutkan, seharusnya ini menjadi evaluasi pemerintah untuk meninjau ulang seluruh kebijakan dan serta ketersediaan infrastruktur energi dan kelistrikan.

Krisis listrik yang berpotensi menimbulkan pemadaman, otomatis juga menyebabkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi seluruh pelanggan listrik. Padahal, kerugian ekonomi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Alasannya, menurut Fabby, pemadaman listrik akan menurunkan tingkat competitiveness produk barang dan jasa Indonesia sehingga semakin sukar bagi Indonesia untuk mencapai tingkat ekonomi yang diharapkan terjadi. Perhitungan Service Interruption Cost (SIC) terhadap pemadaman listrik di Indonesia saat ini sebesar US$$ 3,53 per kwh.

Nieke Indrietta