Presiden Minta PLN Lebih Tanggap
Senin, 10 Maret 2008 | 23:41 WIB

TEMPO Interaktif, Teheran:
Presiden Yudhoyono mengatakan telah memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara untuk lebih tanggap dalam upaya pembangunan pembangkit listrik. Presiden meminta agar PLN bisa mencari alternatif dari pihak lain.

"Saya minta PLN membuka peluang pembangunan pembangkit listrik di luar proyek 10 ribu MW oleh pihak lain," kata Presiden saat berada di pesawat Garuda Indonesia yang membawanya bersama delegasi RI ke Teheran, Iran, Senin (10/3).

Presiden juga mengatakan telah berbicara dengan sejumlah gubernur untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik. "PLN harus mengakomodasi upaya pihak lain untuk membangun pembangkit di bawah 150 MW," ujarnya.

Presiden mengungkapkan hal ini terkait perkiraan terjadinya krisis listrik hingga 2009 mendatang. Sebelumnya, PLN mengakui terjadinya ancaman krisis listrik karena mereka masih kesulitan dalam memenuhi pertumbuhan konsumsi listrik dengan kapasitas pasokan terbatas.

PLN Juga harus terus mencari akal karena pemerintah hanya menganggarkan Rp 54,88 triliun untuk subsidi kepada PLN. Padahal, harga bahan bakar minyak yang menjadi sumber energi utama pembangkit PLN terus melambung dalam tahun-tahun terakhir.

Mantan Manager PLN Pusat Penyaluran dan Pendistribusian Beban, Muldjo Adji, mengakui pemenuhan pertumbuhan beban listrik dari sisi pembangkitan masih minim (Koran Tempo, 24 Februari). Tahun ini hanya ada tambahan 60 MW dengan masuknya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang. Adapun semester dua tahun 2009 diperkirakan ada tambahan baru dari proyek PLTU 10 ribu MW.

PLN menyiapkan sejumlah solusi untuk mengatasi krisis listrik sebelum masuknya PLTU 10 ribu MW. Pertama, dari sisi PLN dengan pemeliharaan pembangkit listrik yang sudah ada. Kedua, dari sisi pelanggan. PLN meminta masyarakat berhemat. "Dengan kondisi sekarang, pilihannya cuma berhemat atau padam," ujar Muljo Adji beberapa waktu lalu.

PT PLN bahkan akan merevisi rencana kerja dan anggaran perusahaannya tahun ini. Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan hal ini dilakukan karena adanya perubahan besaran subsidi, asumsi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

Untuk mengatasi ketergantungan pada BBM, PLN akan mengusahakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 10 ribu MW beroperasi tepat waktu, atau dipercepat. Upaya lain adalah dengan mempercepat masuknya gas ke sejumlah pembangkit-pembangkit PLN, pengalihan solar ke marine fuel oil, mengoptimalkan pembangkit listrik non-BBM, sosialisai hemat listrik dan kebijakan listrik insentif disinsentif. Kebijakan ini akan dibicarakan lebih intensif dengan DPR. -Bambang Harymurti (Teheran) | Dian