Pemerintah Akui Stabilisasi Harga Belum Optimal

Rabu, 12 Maret 2008 | 20:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengakui program stabilisasi harga kebutuhan pokok yang diluncurkan sejak 1 Februari belum mampu menurunkan harga. Itu disebabkan oleh kenaikan harga komoditas di pasar International masih kencang dan fluktuatif.

Demikian laporan Tim Program Stabilisasi Harga kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat perkembangan stabilisasi harga di Kantor Wapres, Rabu (12/3).

Hadir dalam rapat antara lain, Menteri Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, Menteri Negara UKM Dan Koperasi Suryadarma Ali dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.

Menurut Ketua Tim Stabilisasi Harga, Bayu Krisnamurti, kenaikan harga masih terjadi pada komoditas minyak goreng dan tepung terigu. Harga kedelai sudah turun, tetapi belum signifikan mempengaruhi harga dalam negeri. "Kondisi eksternal masih rentan," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan kelautan tersebut.

Saat ini, harga minyak goreng yang naik terus sudah dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Laporan Departemen Perdagangan menyebutkan minyak goreng kemasan per 620 mililiter rata-rata dijual Rp 8.803 dan minyak goreng curah Rp 13.099 per kilogram. Padahal, tahun lalu masing-masing hanya Rp 6.193 dan Rp 6.486.

Harga tepung terigu, meski di pasar internasional naik 0,9 persen, namun di pasar domestik hanya naik 0,01 persen. Sedangkan, harga kedelai di tingkat pengrajin sudah turun 7 persen atau di kisaran Rp 7.300 - 7.400 per kilogram. "Tapi, itu masih cenderung tinggi," kata Bayu.

Untuk mengatasi masalah pelik tersebut, pemerintah akan menggeber sejumlah program. Untuk minyak goreng, pemerintah mulai mengguyur subsidi Rp 2.500 per liter mulai kemarin lewat skema operasi pasar. "Kami harapkan harganya lebih murah Rp 2.500 dari eceran," katanya. Subsidi itu dialokasikan untuk enam bulan dengan total anggaran Rp 500 miliar.

Di sejumlah kota, program ini sudah dimulai. Misalnya di Jakarta, pengusaha telah menjual minyak goreng murah sebanyak 25 ribu liter melalui program peduli perusahaan. Mereka juga berkomitmen akan memasok hingga 400 ribu liter dalam tempo enam bulan.

Untuk kedelai, pemerintah sudah mencairkan subsidi Rp seribu per kilogram. Anggaran disiapkan Rp 500 miliar selama enam bulan. Lewat skema operasi pasar, Bayu berharap harga kedelai juga bisa lebih murah dari eceran.

Rencananya, skema pemberian subsidi untuk minyak goreng dan kedelai dilakukan melalui voucher. Nantinya, setiap masyarakat yang membutuhkan akan didata dan diberi kartu untuk membeli kedua komoditas yang disubsidi itu.

Program ini, menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, Ardiansyah Parman akan melibatkan kerja sama pemerintah daerah bersama pelaku usaha setempat. "Jadi, mereka lakukan operasi pasar dulu, baru kemudian klaim ke pemerintah," kata Ardiansyah.

ANTON APRIANTO I RR ARIYANI