Krisis Minyak dan Pangan, Yudhoyono Surati PBB
Jum'at, 28 Maret 2008 | 01:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon, untuk memprakarsai kerja sama global menghadapi krisis energi, pangan dan keuangan dunia. "Dengan harapan PBB mengambil prakarsa untuk betul-betul melakukan langkah tepat (mengatasi krisis)," ujarnya di Kantor Presiden, Kamis (27/3).

Menurut Yudhoyono, negara belum berkembang dan berkembang mengalami pukulan akibat lonjakan hargan minyak dan pangan dunia. Dia mengatakan, krisis global mengancam ekonomi banyak negara berkembang dan mengganggu anggaran.

Indonesia, kata Yudhoyono, mengharapkan PBB sesuai mandatnya mengambil langkah-langkah proaktif memperkuat kerja sama global. Selain itu, organisasi dunia itu bisa melakukan penggalangan kesadaran dan tanggung jawab global untuk mengelola ekonomi dunia akibat kenaikan harga minyak dan pangan.

Presiden mengungkapkan telah berbicara dengan beberapa kepala negara dan pemerintah mengenai krisis global tersebut. "Semua mengeluhkan hal yang sama akibat kenaikan harga minyak dan pangan," kata Yudhoyono.

Menurut dia, akibat kenaikan harga minyak dunia telah merepotkan anggaran dan banyak negara. Selain minyak, kata Yudhoyono, harga pangan melonjak 40 persen lebih tinggi dari sebelumnya. Krisis itu masih ditambah gejolok keuangan dunia.

Dampak dari krisis tersebut, kata dia, akan mengganggu program Millenium Development Goal untuk mengurangi kemiskinan dunia. Yudhoyono mengharapkan produsen minyak dan pangan dunia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengatasi gejolak harga tersebut. "Saya harap ada respons positif dari PBB," ujarnya.

Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, permintaan Yudhoyono kepada Sekretaris Jenderal PBB tak akan efektif untuk mengatasi krisis harga minyak. Menurut dia, gejolak harga minyak dunia disebabkan faktor di luar kendali PBB. "Permintaan itu seharusnya ditujukan kepada Saudi Arabia dan OPEC untuk menambah produksi minyak," ujarnya kepada Tempo, Kamis (27/3).

Kurtubi menjelaskan, sebelumnya Presiden Amerika George W. Bush sudah meminta agar Arab Saudi menambah produksinya. "Tapi Saudi tak bersedia menambah produksi," katanya.

Menurut dia, ada dua kemungkinan mengapa Saudi yang memproduksi minyak sampai 10 juta barel per hari tak mau menambah minyaknya. "Saudi tak mampu menaikkan produksi minyaknya atau Saudi bersama Iran dan Venezuela menginginkan harga minyak pada level US$ 100 per barel," ujarnya. Kurtubi mengatakan, yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis minyak dan pangan adalah menaikkan produksi minyak nasional.

Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan, pihaknya akan mencanangkan program Forest for Food (Hutan Untuk Pangan) pada tahun ini. Program tersebut, kata dia, dilakukan untuk membantu mengatasi krisis pangan di Indonesia.

Menurut Kaban, lahan hutan nantinya akan dijadikan hutan pertanian (agro forestry) di Jawa dan luar Jawa seluas tiga juta hektar. Dia menjelaskan, tanaman yang bisa digunakan untuk program tersebut adalah tanaman palawija, seperti padi gogo, jagung dan ketela.

ALI NUR YASIN | NININ DAMAYANTI | FEBBY FEBYANA