Pengelola Rumah Susun Dituduh Tak Transparan
Senin, 07 April 2008 | 19:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penghuni rumah susun tinggal dan nontinggal mengeluhkan kurangnya transparansi pengelolaan uang sewa yang mereka bayarkan kepada pengembang. Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) Ibnu tadji mengatakan, tidak adanya transparansi itu berpotensi besar adanya penggelapan pajak. "Bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun," ujarnya, Senin (7/4).

Menurut dia, jumlah tersebut bisa berasal dari pajak sewa, iklan, antena yang disewakan kepada stasium pemancar dan pajak parkir. "Itu belum termasuk kalau dihitung tahun sebelumnya, bisa triliunan rupiah," katanya.

Tidak adanya transparansi ini juga dikeluhkan oleh Winny Kwee, salah satu pemilik kios di ITC Mangga Dua. Setiap bulan, dia mengaku menyetorkan uang untuk biaya pengelolaan lebih dari Rp 2 juta kepada pengembang. Namun, Winny tak pernah tahu kemana saja uang itu digunakan. "Sekali pernah saya tanya, mereka bilang itu bukan urusan saya," ungkapnya.

Ibnu mengatakan, tidak transparannya terjadi karena para pengembang masih mendominasi perserikatan penghuni rumah susun (PPRS). Seharusnya, kata dia, pengembang menyerahkan organisasi dan kepemimpinan PPRS sepenuhnya kepada para penghuni. Tetapi yang selama ini terjadi pengembang menempatkan orang-orang mereka pada organisasi tersebut.

ARTI EKAWATI