Pembajakan Software di Indonesia Masih Tinggi
Kamis, 10 April 2008 | 21:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Diantara negara-negara di Asia, tingkat pembajakan piranti lunak (software) di Indonesia masih lebih tinggi. Menurut International Data Corporation (IDC), Indonesia di posisi atas bersama Cina dan Vietnam, dengan belanja teknologi informasi (TI) mencapai US$ 3 miliar pada 2007 atau tumbuh 20 persen per tahun. Sementara Malaysia dan Taiwan berada di kategori menengah, dan Singapura dan Jepang di kategori rendah.

Data tersebut dipaparkan Direktur Kebijakan Software Asia Busines Software Alliance (BSA), Goh Seow Hiong pada media briefing di Jakarta, Rabu (9/4) lalu. Menurut Goh, faktor utama tingginya tingkat pembajakan software di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat apresiasi Indonesia terhadap hak atas kekayaan intelektual.

Menurutnya, harga software yang dikatakan mahal bukan isu lagi, karena sekarang banyak software yang ditawarkan dengan harga murah, bahkan kini ada software yang terbuka atau open source. "Jadi tak perlu membeli software yang mahal-mahal. Beli saja yang cocok dengan kebutuhan," kata Goh.

Perwakilan BSA di Indonesia Donny A. Sheyoputra mengakui masih tingginya tingkat pembajakan di Indonesia. Namun menurutnya, belakangan ada kecenderungan secara persentase volume pembajakannya menurun akibat kenaikan tingkat kesadaran konsumen Indonesia terhadap penggunaan software berlisensi.

Selanjutnya, kata Donny, Indonesia bisa mencontoh Singapura yang berhasil menekan tingkat pembajakan hingga kategori rendah berkat program edukasi. "Memang ini merupakan hasil dari 10-20 tahun program edukasi pemerintah Singapura kepada rakyatnya agar menggunakan software berlisensi." ujarnya.


Selain itu menurut Goh, pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam hal upaya penegakan hukum. Dia mencontohkan Cina yang berhasil menekan tingkat pembajakannya hingga 10 poin dalam tempo 3 tahun lantaran pemerintahnya berkomitmen untuk tak menggunakan lagi software ilegal. "Artinya pemerintah bisa menjadi model, sekaligus mendorong penggunaan software legal," kata Goh.

Ig. Widi Nugroho