Pengembangan Kawasan Terganjal Lahan
Kamis, 17 April 2008 | 19:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Program pemerintah kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun terganjal ketersediaan lahan. Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari mengatakan, pihaknya hanya bisa mendorong program ini. "Masalahnya, lahan punya pemerintah daerah," ujarnya, Kamis (17/4).

Menurut dia, dalam program lingkungan siap bangun disyaratkan luas daerah yang dikembangkan minimal 50 hektar. "Tidak mungkin di Pulau Jawa karena lahannya sangat terbatas," katanya.

Pelaksanaan lingkungan siap bangun praktis hanya bisa dilakukan di luar Pulau Jawa karena pemerintah daerah dan kota kesulitan mendapatkan lokasi seluas itu. Salah satu daerah yang dikembangkan pemerintah, yaitu Talang Kelapa, Palembang.

Permasalahan lain, kata Yusuf, kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut. "Sangat sedikit," ujarnya. Untuk menarik peran swasta, pemerintah harus memberikan banyak insentif kepada pengusaha.

Yusuf mengatakan, saat ini pemerintah hanya mampu memberikan stimulus berupa detail engineering design dan infrastruktur dasar seperti jalan poros. "Itupun sangat sedikit," katanya.

Pengamat properti Tjuk Kuswartoyo berpendapat ada tiga hal yang menjadi pangkal masalah pengembangan kawasan. "Trio masalah. Institusi, tanah, dan pembiayaan," katanya.

Tjuk menjelaskan, hingga kini pemerintah belum bisa mendudukkan perumahan dalam konteks pembangunan yang besar. "Koordinasi perumahan di Indonesia tidak jelas di bawah siapa," ujarnya. Hal ini mengakibatkan pengembangan kawasan di Indonesia sporadis.

RIEKA RAHADIANA