Ikan Indonesia Dicuri Karena Pengawasan Minim
Senin, 21 April 2008 | 11:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Maraknya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tidak lepas dari minimnya patroli pengawasan wilayah perairan.

Untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya memiliki 21 buah kapal pengawas yang berukuran 28 X 36 meter. Jumlah itu masih harus dibagi lagi untuk patroli di tiga daerah rawan pencurian ikan, yaitu di Laut Cina Selatan, Laut Arapura, dan Perairan Sulawesi Utara.

Ini berarti hanya ada sembilan kapal untuk tiap wilayah rawan pencurian. Dari jumlah itu tidak semua kapal bisa beroperasi karena ada sebagian yang dalam perawatan dan sebagian lagi bersiaga di pelabuhan. "Setiap hari paling banyak hanya bisa ada tiga kapal yang beroperasi di tiap wilayah," kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan (P2SDKP), Aji Sularso, pada Minggu (20/1) di Ranai, Provinsi Kepulauan Riau.

Idealnya, kata Aji, seluruh kawasan Indonesia dijaga oleh 79 kapal. Ini berarti satu kawasan yang rawan seperti di Perairan Natuna, Laut Cina Selatan dijaga oleh sepuluh kapal patroli. Karena keterbatasan ini juga area yang difokuskan untuk patroli hanya di tiga wilayah paling rawan itu.

Selain terbatasnya jumlah kapal, kurangnya pasokan bahan bakar minyak jenis solar juga menjadi kendala. Hal ini karena jatah operasional dari pemerintah dibatasi. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Kabupaten Ranai, Kolonel Deddy Suparli, mengatakan bahwa BBM yang disuplai untuk kebutuhan BBM sekali patroli kapal jenis KRI kini hanya disuplai sekitar 30 persen. Dengan pasokan yang hanya sepertiga itu, KRI hanya bisa berpatroli selama sehari. Sedangkan waktu ideal yang dibutuhkan untuk patroli berkisar antara 4-5 hari.

Tahun ini DKP mengalokasikan dana Rp 50 miliar dari APBN 2008 untuk operasional selama 100 hari layar. Masa operasional selama 100 hari ini dinilai kurang memadai untuk mengamankan seluruh wilayah perairan Indonesia. Karena itu DKP saat ini sedang mengajukan penambahan jadwal operasional selama 100 hari lagi. "Dananya sama, hanya diambil dari APBNP 2008," kata Aji.

Potensi kelautan Indonesia memang tergolong besar, hal ini mendorong banyak nelayan dari negara asing seperti Cina, Malaysia dan Vietnam untuk mencuri ikan. Sebagai gambaran, potensi hasil laut hanya dari wilayah perairan Karimata, Laut Cina Selatan dan Natuna kurang lebih sebanyak 1,5 juta ton sekali tangkap. Bila dengan perhitungan kasar satu kilogram ikan diharhai Rp 20 ribu, ini berarti ada potensi senilai Rp 30 triliun untuk sekali tangkap.

ARTI EKAWATI