Pratama Menanti Ketegasan Pemerintah
Kamis, 24 April 2008 | 00:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Penyelenggara Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi yang telah ditunjuk pemerintah, PT Pratama Jaringan Nusantara, meminta pemerintah secepatnya merampungkan pro-kontra pelaksanaan sistem kliring baru itu.

Direktur Utama Pratama, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, menyatakan perusahaannya siap apabila akhirnya pelaksanaan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi batal. “Tapi itu melanggar hukum,” katanya di Jakarta kemarin.

Jika sampai batal, ia meneruskan, Pratama akan meminta pertanggungjawaban pemerintah perihal utang Pratama kepada bank akibat proyek ini. "Kami warga negara yang baik. Kami kembalikan masalah ini kepada pemerintah sesuai dengan hukum,” ucapnya.

Perusahaan yang saham terbesarnya dimiliki oleh PT Anugerah Cahaya Abadi ini pemenang tender pada Februari 2004. Kliring ini dilakukan untuk mempercepat proyeksi keuangan operator dan menekan biaya operasional operator. Tapi Sistem kliring baru ini terkatung-katung karena operator telekomunikasi menolak.

Operator berpendapat tak ada masalah dengan sistem sebelumnya, Sistem Otomatis Kliring Indonesia (SOKI) yang dikelola oleh operator melalui Asosiasi Kliring Telekomunikasi (Askitel). Negosiasi yang dimotori pemerintah mentok. Terakhir, mayoritas operator ingin mengambilalih kontrak pengelola kliring dari Pratama. Pemerintah juga masih membuka peluang negosiasi.

Wigrantoro menerangkan, sejak menang tender Pratama sudah mengeluarkan dana operasional termasuk menggaji puluhan karyawan. Tapi belum ada kerugian negara karena belum ada uang dari pemerintah yang masuk. Ia pun memastikan sejauh ini tak ada masalah dalam biaya operasional dan kewajiban perusahaan. Para pemegang saham masih berkomitmen mendanai Pratama. “Tak ada sinyal mereka akan meninggalkan kami."

Mayoritas operator menolak berkomentar soal kliring. Mereka beralasan negosiasi masih berlangsung. Menurut Direktur Utama PT Smart Telecom Sutikno Wijaya, operator tak mau menyesuaikan dengan sistem kliring baru. "Tidak gampang, butuh penyesuaian dan waktu," ujarnya. Apalagi, SOKI dinilai tak ada persoalan berarti.

Ig. Widi Nugroho