Partai Pendukung Sejalan dengan Pemerintah soal BBM
Jum'at, 16 Mei 2008 | 13:57 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Golkar menyatakan partai pendukung pemerintah tidak bertentangan dengan Yudhoyono-Kalla terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono meminta pemerintah tidak menaikkan harga minyak.

"Hubungan formal tidak ada masalah dengan partai pendukung," kata Agung Laksono di gedung MPR/DPR, Jumat(17/5).

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM maksimal 30 persen karena harga minyak dunia saat ini sudah di atas US$ 100/barel. Akibat kenaikan itu, subsidi pemerintah untuk minyak, pangan, dan energi melonjak. Kenaikan harga BBM akan membantu mengurangi beban subsidi dari APBN 2008.

Kenaikan itu, ujar Agung, berakibat pada kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok. Padahal, dia menambahkan, selama ini daya beli masyarakat sudah lemah. Kenaikan harga kebutuhan pokok akan memperlemah daya beli masyarakat. Kenaikan harga minyak juga berdampak pada kenaikan inflasi.

Agung menyarankan pemerintah menjadwalkan ulang jatuh tempo pembayaran utang. Selama ini, APBN dibebani pembayaran bunga utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/ Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang nilainya mencapai Rp 60 triliun. Penjadwalan ulang tersebut, katanya,
tidak berarti pemerintah mengemplang utang. Namun, rescheduling tersebut untuk memperbaiki infrastruktur minyak dan gas. "Sehingga lifting minyak bisa meningkat," katanya.

Pemerintah akan menerapkan program Bantuan Langsung Tunai Plus 23 Mei mendatang. Agung meminta pemerintah mengontrol efektivitas program subsidi untuk rakyat miskin yang telah dijalankan selama ini. Sehingga, penerapan Bantuan Langsung Tunai Plus yang dimunculkan
sebagai program antisipatif kenaikan harga bahan bakar minyak tepat sasaran. "Sebaiknya pemerintah memastikan dulu seratus persen subsidi untuk rakyat miskin itu benar-benar sampai ke rakyat," katanya.

Dia menilai perbedaan sikap partai pendukung pemerintah dengan Yudhoyono-Kalla merupakan konsekuensi dari koalisi yang tidak permanen. Partai-partai pendukung pemerintah, katanya, bisa memiliki pandangan yang bertentangan dengan pemerintah. "Itu resiko dari koalisi yang tidak mengikat," ujarnya.

KURNIASIH BUDI