Komisi Perindustrian Setuju IPO Krakatau

Selasa, 27 Mei 2008 | 03:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat mendukung privatisasi PT Krakatau Steel (Persero) dengan menggunakan pola penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). IPO dinilai lebih baik ketimbang menggunakan penjualan ke mitra strategis (strategic partnership).

Ketua Sidang Komisi VI, Totok Daryanto, mayoritas suara perwakilan fraksi mendukung metode privatisasi lewat penawaran saham perdana. "Hampir 100 persen dari suar yang berkembang mendukung IPO," ujarnya dalam rapatr dengar pendapat dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Senin (26/5).

Anggota komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Zulkifli Halim meminta pemerintah menunda privatisasi. Dengan cara itu, kata dia, memungkinkan pemerintah mengambil keputusan terbaik untuk melakukan IPO. "Alasan pemerintah tak menyetujui penawaran IPO karena pasar tak baik, kalau begitu mundur saja privatisasinya," ujarnya. Dia menilai, privatisasi bukan sebuah keharusan yang membuat pemerintah mengejar target pelaksanaannya.

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Fraksi Demokrat Azam Azman Natawijana. Krakatau, kata dia, tak perlu secara cepat diprivatisasi. Alasannya, perusahaan itu strategis dengan kepemilikan aset Rp 13 triliun dan menguntungkan. Dia menyatakan pemerintah dapat menempuh jalur opsi mencari pinjaman dari perbankan. "Untuk meningkatkan kapasitas menjadi lima juta ton, biaya investasi tak diperlukan sekaligus Rp 8 triliun, tapi secara bertahap," katanya.

Sedangkan Soekardjo Hardjosoewirjo dari Fraksi PDI Perjuangan menilai, permasalahan yang dihadapi Krakatau, akibat kebijakan pemerintah. "Persoalan pasokan gas dan penerapan bea masuk yang hanya 5 persen, ini bagan dari kesalahan pemerintah," ujarnya.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil memastikan privatisasi Krakatau Steel harus terlaksana pada tahun ini. "Apapun keputusan opsinya, privatisasi Krakatau Steel harus dilakukan tahun ini," ujarnya. Menurut dia, jika persoalan privatisasi Krakatau tidak segera diputuskan bisa semakin bermasalah. Karena saat ini pemerintah sedang memprogramkan peningkatan kapasitas produksi baja menjadi lima juta ton.

Untuk memenuhi program itu, setidaknya dibutuhkan dana investasi sekitar US$ 2 miliar. Oleh karena itu perlu segera mengkaji dengan baik semua opsi yang ada. "Itu semua akan kami bicarakan dengan dewan, dan mencari apapun yang terbaik buat Krakatau Steel," ujarnya.

Sofyan memastikan tidak akan ada intervensi pemerintah dalam privatisasi Krakatau. "Yang penting apa yang terbaik untuk Krakatau Steel, jadi saya tidak pro strategic sale atau IPO," katanya.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menantang para pengusaha lokal atau Indonesia berinvestasi di Krakatau Steel dan tidak hanya mengkritik rencana privatisasi ke mitra strategis asing. "Saya tidak akan diskriminasi, silahkan pengusaha nasional yang mau investasi di Krakatau Steel untuk masuk, saya terima terima itu," ujarnya.

YULIAWATI | WAHYUDIN FAHMI | ANTON APRIANTO