Pengendalian Jumlah Motor Butuh Keputusan Politik

Sabtu, 27 September 2008 | 08:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Keselamatan Transportasi Darat Departemen Perhubungan, Soeripno, mengatakan pembatasan jumlah sepeda motor memerlukan keputusan politik. "Ini salah satu langkah untuk mengurangi pemudik menggunakan  motor," kata Soeripno.

Menurut Soeripno, keputusan politik diambil sesuai dengan keinginan dan kepentingan semua pihak. Pilihannya , kata dia, jumlah sepeda motor akan dibatasi atau dilepaskan beredar seperti saat ini. Apabila dibatasi, tentu saja akan mempengaruhi industri  dan bisa jadi  menimbulkan rekasi dari produsen. Jika dibiarkan tanpa kendali, kesemrawutan di jalan kian sulit diatasi.

Alternatif pembatasan pemudik sepeda motor, kata Soeripno, dapat dilakukan dengan pelarangan beroperasinya sepeda motor di luar pelat nomor polisi. "Penggunaan sepeda motor untuk perjalanan panjang tidak bermanfaat banyak," ujarnya.

Soeripno menambahkan, pembuatan jalur khusus sepeda motor di jakarta  kurang efektif. Selain membutuhkan banyak biaya, mendisiplinkan pengguna motor amat sulit. Volume jalan di Ibu Kota Jakarta tidak bakal bisa sebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang tidak dikendalikan.

Pemakaian  sepeda motor naik sebesar 18,09 persen dari 2,12 juta motor pada  2007 menjadi 2,51 juta motor pada  2008. Dominasi  motor lebih disebabkan oleh murahnya biaya transportasi jika dibandingkan dengan angkutan umum atau mobil.

Ismi Wahid
 

• Print
• Send
• Share