Sebelas BUMN Diizinkan 'Buyback'  

Sabtu, 11 Oktober 2008 | 21:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara mengizinkan sebelas BUMN terbuka melakukan pembelian kembali sahamnya di publik (buyback) karena memiliki kemampuan finansial yang baik. Namun, izin itu tidak berlaku bagi BUMN perbankan.

Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu mengatakan, semua BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka siap melakukan buyback. "Sekarang tinggal melakukan proses pendaftaran di Badan Pengawas Pasar Modal," kata Said saat ditemui di kantor Kementerian Negara BUMN Jakarta, Sabtu (11/10).

Menurut Said, alasan pemerintah tidak mengizinkan BUMN perbankan untuk melakukan buyback, selain harus mengikuti prosedur yang dikeluarkan Bank Indonesia, dana yang akan digunakan untuk buyback bisa dipakai memperkuat likuiditas supaya bisa terus melakukan ekspansi kredit seperti yang direncanakan sebelumnya.

Pemerintah, lanjut Said, sudah menyiapkan tiga perusahaan sekuritas untuk ditunjuk sebagai penasehat finansial masing-masing BUMN. Perusahaan sekuritas tersebut yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Danareksa.

"Nanti mereka pilih sendiri, setiap BUMN yang ingin buyback hanya boleh memilih satu perusahaan sekuritas," ujar dia. Bapepam, kata Said, membuka pemdaftaran buyback pada 11-12 Oktober 2008.

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Rinaldi Firmansyah mengemukakan, Rapat Umum Pemegang Saham Telkom sebelumnya sudah menyetujui pencadangan sebesar Rp 3 triliun untuk buyback saham.

"Yang sudah terserap Rp 350-400 miliar, sisanya bisa digunakan untuk program buyback sekarang dan kalau kurang bisa ditambah lagi," ujarnya.

Namun, pengamat ekonomi Faisal Basri menilai rencana buyback tersebut tidak efektif membuat pasar keuangan menjadi lebih baik karena pengaruhnya tidak akan besar. Terutama bagi perekonomian.

"Apalagi dana yang dipakai pemerintah sejatinya untuk infrastruktur," katanya. Menurut dia, pasar saham semestinya tidak menjadi prioritas perbaikan sebab hanya 0,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang bertransaksi di pasar modal.

"Seharusnya pemerintah dan bank sentral lebih memprioritaskan perbankan," ujarnya.

Eko Nopiansyah

• Print
• Send
• Share