APBN Semestinya Bisa Surplus

Senin, 13 Oktober 2008 | 15:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah seharusnya bisa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang surplus, bukan defisit seperti sekarang. "Bukan hanya dari sisi belanjanya yang diutak-atik, tapi juga dari sisi pendapatan," ujar Revrisond Baswir, dosen ekonomi Universitas Gadjah Mada, hari ini. 

Ia mencontohkan, anggaran negara sekarang menghitung pendapatan dari sumber daya alam dengan asumsi tidak ada renegosiasi kontrak. "Bila renegosiasi dilakukan, tentu pendapatan bertambah," katanya.

Revrisond mempertanyakan APBN Indonesia yang terus-menerus defisit. "Pembiayaan luar negeri selalu negatif, karena kita lebih banyak membayar utang daripada mencairkan pinjaman." Menurutnya, APBN yang demikian memaksa negara terus berutang sekaligus memprivatisasi badan usaha milik negara.

Fadel Hasan, analis ekonomi Institute of Economic and Financial Development, menambahkan, perubahan APBN untuk ketiga kalinya adalah tindakan yang kontradiktif. "Pemerintah minta masyarakat tidak panik, tapi dia sendiri malah panik," tuturnya. Ia menyatakan, semestinya di masa depan APBN surplus, dicairkan tepat waktu, dan efisien.

Menurut Revrisond, krisis ekonomi ini bisa dimanfaatkan untuk menghapus utang luar negeri. "Ini momentum untuk mengubah strategi ekonomi dan politik nasional, ganti track dari paradigma neoliberal," katanya.

Bunga Manggiasih