Pembiayaan Defisit Diminta Bukan Dari Utang
Selasa, 14 Oktober 2008 | 18:25 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta :Kalangan Dewan mengusulkan pemangkasan anggaran departemen atau lembaga pemerintah untuk menutupi defisit anggaran.
Pemerintah diminta tidak menambah pinjaman luar negeri untuk membiayai defisit. Diharapkan pembiayaan itu berasal dari pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara.
''Harus ada satu keberanian bahwa dengan kesulitan memperoleh pembiayaan untuk menutup defisit, terutama melalui penerbitan SUN (Surat Utang Negara) pemerintah juga harus realistis dengan memotong belanja kementerian,'' kata Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis di Gedung DPR, Selasa (14/10).
Menurut Emir, kenyataan selama ini menunjukkan, belanja negara tidak pernah mencapai 100 persen. "Pencairan belanja dibawah 90 persen," katanya.
Pada tahun ini, sampai September belanja negara baru mencapai 66 persen. Alasan pemerintah, lanjutnya, adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008 yang dipercepat di bulan Maret.
Sisa belanja akan dicairkan dalam sisa waktu yang tinggal tiga bulan. ''Kalau digelontor mendadak di ujung tahun pasti nggak akan terlalu bagus,'' ujarnya.
Namun demikian, pemerintah harus fokus pada anggaran empat bidang yang penting yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertahanan. Sementara, belanja-belanja yang tidak perlu harus dipangkas.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa yang menilai pemotongan belanja memang diperlukan.''Dari pada kita berutang, lebih baik mengurangi belanja yang tidak perlu. Tetapi masalahnya kita tetap perlu memberikan sinyal kepada pasar karena bagaimanapun belanja pemerintah tetap diperlukan,'' ujarnya.
Selain itu, kata Suharso, nilai defisit juga direncanakan turun lagi dari usulan pemerintah 1,3 persen terhadap PDB atau Rp 71,3 triliun. ''Usulan Fraksi PPP diturunkan sampai 1 persen, kalau Fraksi PDIP 0 persen," katanya.
Bila pengurangan defisit menjadi 1 persen, sebut Suharso, maka akan ada pengurangan pembiayaan Rp 36 triliun. Dengan demikian defisit menjadi hanya sekitar Rp35 triliun.
Dia mengusulkan besaran pemotongan anggaran departemen sebesar 5 persen. Bila itu dilakukan, tandas Suharso, akan menghimpun penghematan sekitar Rp 15 sampai Rp 20 triliun.
Ia juga menyarankan pembiayaan defisit melalui penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu pendek dan terkait dengan instrumen moneter. Dengan demikian Bank Indonesia bisa terlibat.
Sementara, sisa pembiayaan Rp 21 triliun yang belum diambil dari bank dunia akan diturunkan. ''Tetapi tidak dijadikan dan hanya dipakai sebagai stand by loan,'' katanya.
Gunanto E S
Topik :
Komentar Anda :