Sikap Presiden Bisa Munculkan Gerakan Rakyat

Senin, 23 November 2009 | 22:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Usman Hamid menyatakan pernyataan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memunculkan gerakan rakyat atau people power. Menurut dia, gerakan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyentuh semua lapisan.

Pada Senin malam, Yudhoyono memberikan keterangan pers mengenai rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Kasus Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan). Rekomendasi Tim Delapan menyarankan Yudhoyono menghentikan kasus Bibit dan Chandra. Akan tetapi, dalam pidatonya, Yudhoyono tidak menjelaskan secara tegas untuk menghentikan kasus yang menjerat dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

“Bukan hanya aktivis, tapi masyarakat juga telah menyampaikan keprihatinannya,” kata Usman di kantor Imparsial, Jakarta, Senin (23/11) malam.

Indikatornya, kata dia, aksi unjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi kian marak. Di situs jejaring sosial Facebook pun pendukung Chandra dan Bibit mencapai 1,4 juta orang. Usman menilai gerakan ini tak lagi hanya di dunia maya. “Mereka telah bergerak ke jalan,” kata dia.

Ia percaya, gerakan ini akan terus didukung masyarakat. Ia mencontohkan, gerakan rakyat di Filipina juga dimulai dari ratusan orang saja. Lama-kelamaan, gerakan itu makin besar dan menyentuh segala lapisan. Usman menilai kondisi di Filipina sudah mulai terjadi di Indonesia.

Pengamat politik Sukardi Rinakit menilai pernyataan Yudhoyono menjadi bom waktu. Sukardi juga memperkirakan gerakan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus menguat. “Eskalasi gerakan akan terus menguat,” kata dia.

Ia bahkan memperkirakan gerakan tak lagi sebatas mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dan menghujat Kepolisian dan Kejaksaan. Tapi, gerakan akan menjadi perlawanan pada Presiden sendiri. “Presiden akan jadi musuh bersama,” ujar dia.

Meski demikian, Sukardi memperkirakan gerakan rakyat ini tak akan mampu menggulingkan Presiden. Pasalnya, sejumlah elemen seperti TNI dan pengusaha belum mendukung gerakan pendukung KPK. “Mungkin Presiden baru bisa jatuh kalau dia sampai memperpanjang masa jabatannya melalui amandemen Konstitusi,” ujarnya.

PRAMONO

Topik :

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan