close

Menjawab Tantangan Presiden

Rabu, 04 Juni 2008 | 12:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:- Urusan energi terbukti bisa bikin pening. Ini diakui oleh Unggul Priyanto, Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Unggul, ketika dihubungi untuk menanggapi tantangan yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar ilmuwan mencipta energi alternatif pengganti minyak bumi (rekomendasi ditunggu sampai dua minggu ke depan), menyatakan bidang transportasi memang yang paling susah. "Beda dengan pembangkit-pembangkit listrik yang memang mencari sendiri sumber energinya yang paling murah," katanya.

Pada kendaraan bermotor, Unggul mengungkapkan, kendalanya adalah teknologi yang biasa mengusung penggunaan bahan bakar cair. Itulah mengapa sumber-sumber energi terbarukan semacam tenaga surya, angin, dan panas bumi masih sulit diaplikasikan.

Presiden memang mengusulkan soal biomassa dan ekonomi metanol. Tapi ini pun masih terkait dengan teknologi sel bakar yang kita tahu masih terlalu mahal. BPPT sudah menjajalnya. "Mobil yang menggunakan metanol (cair) sebagai sumber hidrogennya memerlukan sebuah reformer yang harganya sekarang Rp 100-200 juta per unit," ucap Eniya Listiani Dewi, Ketua Tim Peneliti Proyek Sel Bakar.

Ekstrak hidrogen dari biomassa juga sudah dirintis. Eniya mengungkapkan, baru sebulan lalu ada demo ekstrak hidrogen dari limbah biodiesel. "Pakai enzim dari mikroba. Hidrogen yang dihasilkan kita running ke fuel cell," katanya.

Meski begitu, ini bukan perkara mudah. Beberapa problem, seperti penggunaan makhluk hidup (mikroba), yang membuat produksi hidrogen tidak bisa kontinu serta teknik penyimpanan hidrogen yang memang belum berkembang di Indonesia menyebabkan teknik ini belum bisa diaplikasikan.

Unggul menyarankan pemerintah berfokus pada pengembangan bahan bakar nabati dan batu bara cair, selain intensifikasi eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Untuk soal yang terakhir ini, Unggul mengatakan cadangan minyak di Tanah Air masih tersedia 15-20 tahun ke depan. "Investasi untuk penemuan dan eksploitasi sumur dan ladang minyak baru yang tersendat menyumbang pada permasalahan energi kita," begitu katanya.

Ladang untuk batu bara, Unggul menambahkan, lebih banyak lagi. Total bumi Indonesia menyimpan 35 miliar ton, yang setara produksi 500 ribu barel batu bara cair per hari selama 35 tahun. "Sebagian bisa di-blending karena kalornya rendah (batu bara loreng), tapi sebagian bisa diolah langsung menjadi bensin, solar, dan lainnya," kata Unggul.

Hanya, tantangannya bagi pemerintah untuk mengembangkan energi dari batu bara cair adalah investasi awal yang terbilang mahal. Butuh Rp 38 triliun untuk bisa mendirikan kilang yang mampu berproduksi secara komersial pada angka 50 ribu barel per hari.

Selain batu bara yang dicairkan, Unggul melihat potensi bahan bakar nabati pantas dikedepankan guna mengganti minyak bumi. Di sektor ini, Unggul bahkan menilai perangkat kebijakan dan pabrik sudah tersedia. "Tinggal implementasinya," kata dia.

Di antara varian produknya, bahan bakar nabati yang paling mungkin digunakan saat ini adalah bioetanol sebagai substitusi bensin. Menurut Unggul, harga Premium per liter pascakenaikan yang mutakhir sudah setara bioetanol, yakni Rp 6.000. "Jadi, sebetulnya, sudah bisa kalau Pertamina mau," katanya. "Campuran 10 persennya saja ke Premium sudah bisa memangkas beban subsidi belasan triliun rupiah."

Kalau sudah begitu, Unggul menambahkan, tak hanya pemerintah yang untung, tapi juga konsumen. Penambahan alkohol (bioetanol) 10 persen mampu menaikkan bilangan oktan bensin Premium yang 88 menjadi 91. "Beli bensin dengan harga biasa bisa dapat Pertamax," katanya sambil menambahkan, pabrik di Malang, Jawa Timur, dan Lampung sudah memproduksi bioetanol.
l wuragil

  • Share on Facebook
  • Print
  • Send

Topik :

Komentar Anda :

Kirim Komentar

Nama:

Kota:

Email:

Judul:

Komentar:

Kode Verifikasi :

Masukkan Kode :

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan