Lahan Padi Berkurang, Ancaman Banjir di Jabotabek Bertambah

Rabu, 07 Januari 2004 | 10:22 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung: Ahli tata guna lahan dari Fakultas Pertanian IPB, Dr Alinda Medrial Zain, menyatakan keberadaan lahan padi di daerah Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) punya peranan penting dalam mencegah terjadinya banjir di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. Dengan terus berkurangnya lahan padi di daerah Bogor dan sekitarnya, maka banjir di wilayah Jakarta makin menjadi-jadi.

"Orang sering tidak menduga kalau lahan padi sangat berperan dalam menjaga kestabilan air. Temuan kita, tanaman ini banyak memakai air sehingga bisa menahan laju air agar tidak terjadi banjir," katanya kepada Tempo News
Room di Bandung, Rabu (7/1).

Alinda ditemui di sela-sela seminar internasional bertajuk "Towards Rural & Urban Sustainable Communities: Restructuring Human-Nature Interaction" di Hotel Grand Preanger. Ikhwal fungsi lahan padi dalam mencegah banjir merupakan kesimpulan disertasi yang bersangkutan saat menempuh pendidikan di Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Universitas Tokyo, Jepang, 2002 lalu.

Berkait dengan tata guna lahan di kawasan Bopunjur yang luasnya 121.778 hektare itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010 menyatakan sekitar 15,74 persen (19.485 hektare) merupakan ekosistem alami. Sementara, 84,26 persen (102.293 hektare) sisanya untuk ekosistem pertanian dan urban. Cuma, dalam praktik, peruntukkannya banyak menyimpang.

Menurut Alinda, yang juga peneliti di Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB, dari sekitar 19.485 hektare lahan yang mestinya untuk ekosistem alami, sebanyak 8,94 persen telah berubah menjadi ekosistem urban, baik berupa perumahan maupun kawasan industri. Sementara, lahan padi dalam ekosistem pertanian yang luasnya sekitar 12 ribuan hektar, sebanyak 10,7 persen juga telah berubah menjadi ekosistem urban.

Sebanyak 63,79 persen dari lahan padi di Bopunjur tersebut, ternyata, penggunaannya juga melenceng. Yakni, digunakan untuk cultivated land, seperti tanaman cabe, dan hortikultura lain, yang fungsinya dalam
menahan air tak sebagus padi. "RTRW 2010 itu mestinya diikuti. Tapi, kenyataannya, penyimpangan penggunaan
lahan padi sekarang sudah mencapai 63,79 persen. Padahal, itu tadi, padi itu potensial menahan air. Nah, akibat penyimpangan itu, tak perlu heran jika belakangan banjir semakin menjadi-jadi," kata Alinda.

Ada beberapa faktor kenapa penyimpangan itu bisa terjadi. Antara lain, tidak adanya kontrol dari pejabat yang berwenang mengawasi penggunaan lahan, dan tidak adanya reward and punishment. Walhasil, orang cenderung berperilaku seenaknya dan tak pernah merasa bersalah jika mengubah peruntukan lahan.

Lebih repot lagi, saat aparat yang terkait dengan urusan tata guna lahan di seluruh kawasan Jabotabek dan Bopunjur dikumpulkan dan diajak bicara, mereka juga bingung. Rupanya, penyimpangan penggunaan lahan seolah dibiarkan karena mereka harus mengejar target pendapatan daerah. Untuk itu, cara yang paling mudah adalah mengubah peruntukan lahan menjadi hotel, restoran, resor dan semacamnya. "Mereka ini berpikirnya hanya jangka pendek. Padahal, dalam jangka panjang, kerugian yang timbul akibat penyimpangan itu jauh lebih besar dibanding pemasukan. Salah satu contohnya, ya, kalau terjadi banjir," kata Alinda.

Khusus mengenai peruntukan lahan padi, kebijakan yang diambil pemerintah Jepang layak dilirik. Di sana, menurut Alinda, untuk mencegah banjir dari pegunungan, petani padi di atas mendapat insentif semacam gaji bulanan. Mau panen atau tidak, mereka tetap mendapat penghasilan. Jadi, selain menyangkut produksi, fungsi menanam padi juga untuk perlindungan warga di bawah.

Istilahnya, petani diberi kesadaran bahwa mereka menanam padi bukan sekedar untuk urusan perut, tapi juga untuk keselamatan jiwa sekian ribu orang yang ada di bawahnya. "Mekanisme ini berjalan di Jepang. Masyarakat di bawah yang punya gaji bulanan dan relatif lebih kaya dengan ikhlas memberikan semacam insentif ke petani di atas. Dengan begitu, sama-sama diuntungkan," kata Alinda.

Dwi Wiyana - Tempo News Room






Komentar Anda

Kirim