Pengolahan Sampah Bojong Dioperasikan Setelah Pemilu

Senin, 15 Maret 2004 | 18:00 WIB

TEMPO Interaktif, Bogor:Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor, rencananya akan dioperasikan setelah pemilu April mendatang. Rencana tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Wira Guna Sejahtera, Sofyan Hadi Wijaya, Senin (15/3).

Menurut Sofyan, alasan pengoperasian setelah pemilu, selain belum seluruh mesinnya selesai dipasang, kondisi masa kampanye cukup rawan jika dioperasikan sebelum pemilu.

“Sebenarnya persiapan sudah mencapai 80 persen secara keseluruhan, tetapi ada beberapa mesin dan bangunan yang sudah selesai 100 persen. Kami khawatir jika beroperasi sebelum Pemilu akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan masa kampanye,” ungkap Sofyan kepada Tempo News Room.

Saat ini warga Desa Bojong, Desa Situsari, Desa Sukamaju, Singasari, dan tiga desa lainnya masih belum bisa menerima keberadaan TPST Bojong, sehinga pihak penggelola khawatir jika dioperasikan sebelum pemilu ada partai politik yang memanfaatkan situasi kampanye seolah-olah mendukung warga sekitar untuk tetap menolak TPST Bojong dalam janji-janjinya.

Pengoperasian TPST Bojong memang meleset dari jadwal yang direncanakan Januari lalu, karena berbagai masalah yang terjadi di sekitar lokasi pembuangan sampah, di antaranya masyarakat yang masih menolak keberadaan TPST di lingkungan mereka. Berbagai unjuk rasa telah dilakukan warga sekitar, sementara sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor juga tidak berhasil, serta masalah lainnya.

Menurut Sofyan, karena berbagai masalah tersebut ia memperkirakan pengoperasian tempat sampah yang dikelolanya akan dimulai akhir Februari, tetapi ternyata meleset lagi, karena alat pengolahan sampah, yakni empat set konveyer utama dan delapan set konveyer pemilah belum selesai.

“Mesin konveyer sengaja dibuat untuk para pemilah. Sebenarnya bisa saja sampah itu langsung masuk ke mesin ballapres tetapi kami juga memikirkan para pemulung untuk jadi pemilah sampah di sini,” jelas Sofyan.

Pembangunan TPST Bojong sejak pertengahan 2002 lalu selalu menuai unjuk rasa. Warga menolak karena ketika pertama kali sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor mengatakan di lokasi tersebut akan didirikan pabrik keramik, namun akhirnya Pemkab Bogor mengatakan tempat sampah yang dibangun.

Merasa dibohongi, akhirnya warga selalu menolak keberadaan TPST Bojong. Sejak itu sudah terjadi hampir 20 kali unjuk rasa dan enam kali bentrokan di Desa Bojong. Lokasi seluas 20 hektare ini rencananya akan mengolah sampah DKI Jakarta sebanyak 2.000 ton per hari dengan sistem ballapres.

Unjuk rasa terakhir dilakukan warga di LBH dan Komnas HAM Jakarta. Selain menuntut TPST Bojong ditutup, warga juga meminta Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar M Taufik diganti, karena warga merasa diintimidasi polisi yang memukuli warga saat unjuk rasa.

Deffan Purnama - Tempo News Room