Hizbut Tahrir Tolak Pemerintahan Sekuler

Sabtu, 11 September 2004 | 10:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdemonstrasi menolak pemerintahan sekuler, Sabtu (11/9) pagi. Demonstrasi yang diikuti sekitar 500 massa, dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia.

Massa yang hadir membawa spanduk dan pamflet-pamflet yang berisi pernyataan sikap mereka, antara lain berbunyi "Syari'ah dan Khilafah Rahmat Bagi Semua", "Tolak Kekerasan dan Kepemimpinan Sekuler."

Dalam pernyataan sikapnya, juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, pelaksanaan syariat Islam dalam aspek politik sosial, ekonomi dan pendidikan hanya mungkin dilakukan oleh sebuah negara.

"Di sinilah arti penting keberadaan sebuah negara untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam," ujar Ismail. Karena itu, menurutnya, dalam memilih kepala negara setiap muslim harus melihat syarat-syarat yang dimiliki. Yakni muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil (konsisten menjalankan aturan Islam), merdeka, dan mampu melaksanakan amanat.

Pada kesempatan itu, HTI juga memberikan pernyataan sikapnya atas bom di Kedubes Australia di Kuningan, Kamis (9/9) lalu. Mereka mengutuk pelaku peledakan bom dan menyatakan bahwa syariat Islam dengan tegas melarang membunuh orang yang tak berdosa dengan motif apapun.

HTI juga menyerukan kepada semua pihak, khsusunya media massa dan kepolisian untuk bersikap hati-hati menanggapi spekulasi yang mengaitkan bom kedubes Australia dengan kelompok gerakan Islam.

Hadir pula dalam demonstrasi itu mantan Ketua Partai Bulan Bintang Ahmad Sumargono. Dalam orasinya, Sumargono mendukung penolakan pimpinan sekuler di negeri ini. Ia juga menyerukan agar negara-negara sekuler, khususnya Amerika Serikat, menghentikan aksi terornya terhadap umat Islam. "Kalau mau hentikan bom di Indonesia, Amerika harus hentikan teror di Palestina dan Irak," ujar Sumargono.

Khairunnisa - Tempo News Room