Tangerang Minta Izin Bangun Pelabuhan Ikan Modern
Sabtu, 30 Oktober 2004 | 03:43 WIB
TEMPO Interaktif, Tangerang:Pemerintah Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan izin pembangunan Pelabuhan Ikan Samudera di Cituis, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Jika izin keluar, pelabuhan itu akan menjadi pelabuhan ikan terbesar dan termodern di wilayah Provinsi Banten. "Dengan terbentuknya pemerintah baru, kami berharap izin segera keluar," kata Maryoso, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang, kemarin.
Maryoso mengatakan, rencana pelabuhan itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang. Pemerintah Tangerang juga sudah melakukan studi kelayakan rencana pelabuhan itu. "Masalahnya, rencana itu masih terganjal perizinan dari pemerintah pusat," ujar Maryoso.
Menurut Maryoso, untuk melaksanakan proyek itu, Pemerintah Tangerang memerlukan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Kehutanan.
Permohonan izin, kata Maryoso, sudah dikirim sejak masa Kabinet Gotong-royong. Tapi, sampai pemerintahan Megawati Soekarnoputri berakhir, belum semua izin keluar.
Sejauh ini, Pemerintah Tangerang baru mengantongi izin dari Departemen Perikanan dan Kelautan. Saat masih menjabat menteri, Rokhmin Dahuri sudah mengeluarkan izin dan menyatakan siap mendukung rencana pelabuhan itu.
Dukungan Rokhmin, kata Maryoso, diperoleh setelah Pemerintah Tangerang memaparkan konsep pelabuhan serta segala dampaknya bagi kesejahteraan rakyat dan pemasukan bagi kas daerah.
Saat ini, menurut Maryoso, Pemerintah Tangerang tinggal menunggu izin penggunaan lahan dari Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan masih keberatan karena di sekitar lokasi rencana pelabuhan terdapat area hutan bakau (mangrove).
Secara terpisah, Bupati Tangerang Ismet Iskandar mengatakan, pemerintah pusat mestinya tak perlu terlalu merisaukan keselamatan hutan bakau di sekitar lokasi pelabuhan. Pasalnya, dari sisi konsepnya, pelabuhan yang bakal dibangun merupakan bagian dari sarana agrobisnis berbasis kelautan di kawasan Cituis.
Selama ini, kata Ismet, Departemen Kehutanan selalu mengklaim lahan berikut pohon bakau yang tumbuh sporadis di sekitar rencana lokasi pelabuhan itu sebagai miliknya.
"Hutan bakau itu tinggal sedikit. Bibir sepanjang pantai sudah rusak karena abrasi. Kami memanfaatkan kerusakan alam itu dengan membangun pelabuhan agar bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat Tangerang," ujarnya.
Ismet juga berharap pemerintah baru di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono bisa lebih mengakomodasi gagasan-gagasan yang dapat memajukan pembangunan di daerah.
Joniansyah - Tempo
