LSM Desak Pemerintah Tutup TPST Bojong

Rabu, 24 November 2004 | 20:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintah menutup Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bojong (TPST) tanpa kekerasan.
Proyek sampah ini telah memicu kerusuhan yang mengakibatkan beberapa warga tertembak.

"Tujuh hal yang kami tuntut. Salah satunya minta Presiden mengevaluasi secara langsung kinterja dan menindak tegas aparat kepolisian yang tidak berpihak pada masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jakarta Slamet Daroyni, Rabu (24/11).

Slamet memaparkan, tuntutan lainnya adalah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mundur dari jabatannya dan semua warga Bojong yang ditangkap Polres Bogor dibebaskan tanpa syarat.

Tuntutan berikutnya, pemerintah memberi ganti rugi dan pengobatan bagi warga yang ditembak dan dirawat di rumah sakit. Penarikan pasukan kepolisian dari Desa Bojong dan merehabilitasi nama baik para warga yang ditangkap, juga menjadi bagian dari tuntutan mereka.

Peristiwa kerusuhan di sekitar lokasi sampah, adalah indikasi dari tidak adanya kemauan baik pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam penentuan proyek sampah. Slamet menambahkan, sampah masih dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang. "Padahal tidak begitu. Karenanya pengelolaannya perlu melibatkan aktif dari masyarakat, LSM, dan akademisi," ucapnya.

Lembaga yang ikut menyuarakan keprihatinan antara lain Wahana Lingkungan Hidup, Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Imparsial, dan masih banyak lagi.

Ariyani - Tempo News Room